Pemerintah dan DPR mufakat untuk memasukkan 40 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2022.
Jumlah tersebut merupakan perubahan ketiga dari Prolegnas DPR 2020-2024 sebanyak 254 RUU. Di antara 40 RUU Prioritas, ada lima RUU yang masuk dalam RUU kumulatif terbuka.
Dari total RUU yang disepakati masuk Prolegnas prioritas tahun 2020, ada RUU Cipta Kerja. Masuknya UU yang dikenal sapujagat setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintah dilakukan perbaikan pada produk berbentuk omnibus law itu.
Daftar tersebut dipaparkan oleh Ketua Panja Prolegnas Prioritas Willy Aditya sebagai laporan dalam rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Sementara itu, dalam rapat itu perwakilan dari unsur DPD absen.
Usai dilaporkan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Nurdin langsung menanyakan kepada peserta rapat soal persetujuan
"Apakah laporan Panja dapat diterima?" kata M Nurdin disambut jawaban setuju oleh anggota rapat.
Selanjutnya, daftar RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022 akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan akan digelar Selasa (7/11).
Berikut daftar Prolegnas RUU Prioritas 2022 usulan pemerintah dan DPR:
Usulan DPR
1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan atas UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan
4. RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 38/2004 tentang Jalan
6. RUU tentang Perubahan atas UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
8. RUU tentang Perubahan atas UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
10. RUU tentang Praktik Psikologi
11. RUU tentang Perubahan atas UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
13. RUU tentang Perubahan atas UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran
14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
20. RUU tentang Bahan Kimia
21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
22. RUU tentang Perubahan atas UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
23. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Usulan Pemerintah
27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
28. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
29. RUU tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
30. RUU tentang Perubahan atas UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan
31. RUU tentang Hukum Acara Perdata
32. RUU tentang Perubahan atas UU 35/2009 tentang Narkotika
33. RUU tentang Ibu Kota Negara
34. RUU tentang Perubahan atas UU 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
35. RUU tentang Perubahan atas UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas UU 31/2000 tentang Desain Industri)
39. RUU tentang Daerah Kepulauan
40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
RUU Kumulatif Terbuka
1. Daftar Rancangan Undang Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. Daftar Rancangan Undang Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK: RUU tentang Perubahan atas UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
3. Daftar Rancangan Undang Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Daftar Rancangan Undang Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Daftar Rancangan Undang Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang menjadi Undang Undang.
