Belum Maksimal, Komisi VI DPR akan Evaluasi Rencana IPO Perusahaan BUMN

Komisi VI DPR RI memastikan akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMN yang akan melakukan aksi korporasi berupa right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) maupun Initial Public Offering (IPO).

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, evaluasi diperlukan karena aksi right issue dan IPO sebelumnya tidak maksimal. Hal itu bisa terlihat dari seringnya BUMN disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN).

"BUMN ramai-ramai galang dana lewat IPO atau right issue. Pertanyaannya, banyak BUMN yang sudah go public tapi kinerja tidak optimal. Jadi perlu ada evaluasi memadai," kata Darmadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/12).

Politisi PDIP ini menjelaskan, kementerian BUMN perlu melakukan kajian dan telaah komprehensif terhadap BUMN yang akan melakukan IPO dan right issue.

Kondisi kesehatan, ukuran nilai, serta waktu privatisasi dan kondisi pasar harus menjadi poin-poin penting sebelum IPO atau go public.

"Kondisi kesehatan termasuk didalamnya apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi kesehatan riil dari BUMN tersebut," tandasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis kemarin, Kementerian BUMN menyebut sejumlah BUMN akan melakukan IPO dan right issue pada tahun 2022.

BUMN yang akan melakukan right issue adalah PT Semen Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Kimia Farma Tbk.

Adapun BUMN yang akan melakukan IPO yakni PT Pertamina Geothermal Energy (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).