Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Ist

Politik

Arief Poyuono: Bongkar Mafia Auditor BUMN di BPK!

JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 13:55 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan adanya mafia auditor di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa didiamkan. Apalagi, dugaan kongkalikong oknum BPK kian nyaring setelah Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok koar-koar di media sosial YouTube.

Diduga, banyak kontrak BUMN merugikan perusahaan pelat merah karena ada oknum BPK melindungi "pemain".

"Ada dugaan jaringan mafia auditor di BPK selama ini kongkalikong dengan direksi BUMN yang melakukan kontrak dengan pihak lain dan berujung kerugian. KPK, Kejaksaaan Agung, dan Polri harus turun tangan," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Jumat (3/12).


Bila tuduhan tersebut benar, kata Arief Poyuono, maka dipastikan akan banyak dana setoran mengalir ke oknum-oknum pejabat dan petinggi BPK yang selama ini melakukan audit BUMN.

Para pemain tentu akan mengucurkan upeti kepada oknum auditor BPK agar laporan keuangan BUMN bisa berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Atau minimal dinyatakan hanya sebagai kerugian biasa yang bukan dilakukan secara sengaja oleh jajaran direksi. Ini sudah dipastikan ada upeti ke oknum-oknum BPK," jelasnya.

"Jika ada kontrak di BUMN yang merugikan, sudah dipastikan itu sebuah tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN dan jaringannya," sambung Arief Poyuono.

Oleh karenanya, ia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri melakukan bersih-bersih oknum pemain di dalam perusahaan pelat merah dan BPK.

"Sekarang tinggal dibersihkan oknum-oknum petinggi BUMN dan BPK yang selama ini terima upeti," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya