Berita

Komunikolog Emrus Sihombing/Net

Politik

Emrus Sihombing: Jubir Presiden Harus Bebas dari Kepentingan Pragmatis

JUMAT, 03 DESEMBER 2021 | 09:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo disarankan segera menunjuk pengganti Fadjroel Rachman sebagai Jurubicara yang kini telah menjadi Dutabesar Indonesia untuk Kazakhstan.

"Sebagai negara demokrasi, harus mutlak ada jurubicara," ujar komunikolog, Emrus Sihombing, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).

Namun, Jokowi tak bisa sembarangan menempatkan orang baru di posisi jubir. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi Jubir Presiden.


Dikatakan Emrus, jurubicara yang akan ditunjuk Presiden Jokowi nantinya harus seorang yang faham soal filsafat politik dan lugas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.

"Artinya, bukankah Jurubicara itu jabatan yang harus dipegang oleh komunikolog? Karena dia bisa mengelola komunikasi dengan konsep, teori dasar dan filsafat komunikasi," paparnya.

Termasuk juga, kata dia, jurubicara presiden tidak boleh diambil dari kalangan partai politik. Hal ini untuk menjaga netralitas jurubicara dari kepentingan politik tertentu.

"Kedua, jangan orang partai, kenapa? Supaya benar-benar jurubicara tidak punya kepentingan pragmatis, tidak punya kepentingan dari partai dia berasal," sambung akademisi Universitas Pelita Harapan ini.

Saat disodorkan nama Johan Budi yang dikabarkan akan dipilih Presiden Jokowi untuk menjadi jurubicara, Emrus pun tegas mengatakan itu tidak tepat.

"Kalau saya berpendapat, kalaupun Johan Budi, saya menyarankan tempatkanlah the right man in the right place dari sudut kapabilitas. Sorry, Johan Budi background-nya bukan sarjana komunikasi itu," tandasnya.

Johan Budi memang pernah menjadi Jurubicara Presiden Jokowi sebelum aktif sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya