Berita

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Tuding Ada Oknum BUMN Hambat Mobil Listrik, Menteri Bahlil: Yang Tidak Setuju Silakan Mundur!

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan tegas disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terkait dengan proyek pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Bahkan Bahlil menuding ada oknum pejabat yang berusaha menghambat proyek yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo ini, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mencium ada oknum pengganjal mobil listrik, Bahlil secara lantang meminta kepada pihak-pihak yang tak setuju untuk mundur dari jabatannya.


"Kepada pengusaha, pejabat atau oknum di BUMN yang tidak setuju dengan transformasi ekonomi ini, saya harap untuk mundur," tegas Bahlil dalam konferensi persnya, Rabu (1/12).

Bahlil menjelaskan, hilirisasi dalam mendorong transformasi ekonomi salah satunya dalam bentuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hilirisasi adalah syarat mutlak agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Bahlil mengamini bila pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pengolahan nikel, pembuatan baterai tidak selalu berjalan mulus.

"Ini bukan hal yang gampang, ada yang mau main-main, ini terjadi, termasuk di ekosistem baterai listrik. Mereka hanya ingin kita ekspor bahan mentah," lanjut Bahlil.

Oleh karenanya, ia mengaku siap menghadapi siapapun yang mengganggu upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia lewat hilirisasi.

"Karena negara harus maju. Kami enggak segan untuk maju terus, sebagai bentuk bagi bangsa dan negara. Kalau bicara merah putih, sekarang enggak punya warna-warna lain untuk kepentingan rakyat dan negara," tandas Bahlil.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya