Berita

Rais Aam KH Miftachul Akhyar saat menerima kedatangan 27 PWNU di kantor PBNU/RMOL

Politik

Ungkap Alasan Percepat Muktamar, Rais Aam PBNU: Saya Ditelpon Orang Mengatasnamakan BIN Minta Muktamar Diundur

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap latar belakang dirinya mengeluarkan surat perintah agar Muktamar ke-34 yang sejatinya digelar 23-25 Desember mendatang dipercepat menjadi 17 Desember 2021.

Ia mengaku salah satu alasan memajukan pelaksanaan Muktamar karena mendapat telepon dari seseorang yang mengatasnamakan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Saya ditelepon orang dari Amerika mengatasnamakan BIN namanya Imran, dia mantan Duta Besar RRC saat itu ia sedang ada di Amerika. Saya ditelepon minta supaya Muktamar diundur karena yang menginginkan Muktamar 2021 punya niat jelek, saya kaget," ujar KH Miftachul saat menerima 27 PWNU di kantor PBNU, Senin (29/11).


Padahal, dikatakan Miftachul, keinginan agar Muktamar ke-34 digelar pada tahun 2021 ini merupakan murni keinginan dirinya, dan sama sekali tidak ada agenda apapun di baliknya. 

"Yang minta Muktamar tahun ini saya, kok ada niat jelek wong saya hanya ingin khusnul khotimah dalam berkhidmat," imbuhnya.

Miftachul juga mengungkap, lelaki yang mengaku orang BIN itu meminta dirinya agar mengintervensi, sehingga penundaan Muktamar pada Februari atau Maret 2022 mendatang.

Menurut dia, jika pada Desember Muktamar NU tidak terselenggara maka hal tersebut bertentangan dengan Konferensi Besar (Konbes) sehingga tidak ada lagi pengurus PBNU.

"Kalau lepas sampai tanggal 25 hasil Konbes itu kita sudah habis masa khidmat nya dan tidak ada pengurus PBNU. Harus diputuskan dalam waktu yang secepatnya," ujar dia.

"Ini sudah mundur Desember mestinya Muktamar itu diselenggarakan 22 Oktober. Ini darurat, tidak boleh diperpanjang coba dikaji tidak bisa tambah tambah," ujar Ketum MUI ini.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Changhong Perpanjang Garansi Produk Elektronik hingga 25 Tahun, Ini Rinciannya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:22

Tim Satgas Hanura Mulai Safari Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:58

Jangan Cuma Pembeli, Indonesia harus jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:51

Bank Lokal Tumbuh Pesat, Citi Pilih Tinggalkan Bisnis Ritel Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:38

Investasi Danantara Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:47

Seskab Teddy Tiga Besar Jajaran Menteri dengan Kinerja Terbaik

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:14

Elite PBNU Sibuk Urus Tambang, Gagal Pimpin Jam'iyah

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:30

Banteng Jakarta FC Bidik Juara Soekarno Cup 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:26

30 Eks Bankir Citibank Wariskan Pelajaran Karier Lewat Buku Growing with Purpose

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:50

Besok, Dishub DKI Jakarta Launching 3 Terobosan Mobilitas Warga

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:18

Selengkapnya