Berita

Rais Aam KH Miftachul Akhyar saat menerima kedatangan 27 PWNU di kantor PBNU/RMOL

Politik

Ungkap Alasan Percepat Muktamar, Rais Aam PBNU: Saya Ditelpon Orang Mengatasnamakan BIN Minta Muktamar Diundur

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap latar belakang dirinya mengeluarkan surat perintah agar Muktamar ke-34 yang sejatinya digelar 23-25 Desember mendatang dipercepat menjadi 17 Desember 2021.

Ia mengaku salah satu alasan memajukan pelaksanaan Muktamar karena mendapat telepon dari seseorang yang mengatasnamakan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Saya ditelepon orang dari Amerika mengatasnamakan BIN namanya Imran, dia mantan Duta Besar RRC saat itu ia sedang ada di Amerika. Saya ditelepon minta supaya Muktamar diundur karena yang menginginkan Muktamar 2021 punya niat jelek, saya kaget," ujar KH Miftachul saat menerima 27 PWNU di kantor PBNU, Senin (29/11).


Padahal, dikatakan Miftachul, keinginan agar Muktamar ke-34 digelar pada tahun 2021 ini merupakan murni keinginan dirinya, dan sama sekali tidak ada agenda apapun di baliknya. 

"Yang minta Muktamar tahun ini saya, kok ada niat jelek wong saya hanya ingin khusnul khotimah dalam berkhidmat," imbuhnya.

Miftachul juga mengungkap, lelaki yang mengaku orang BIN itu meminta dirinya agar mengintervensi, sehingga penundaan Muktamar pada Februari atau Maret 2022 mendatang.

Menurut dia, jika pada Desember Muktamar NU tidak terselenggara maka hal tersebut bertentangan dengan Konferensi Besar (Konbes) sehingga tidak ada lagi pengurus PBNU.

"Kalau lepas sampai tanggal 25 hasil Konbes itu kita sudah habis masa khidmat nya dan tidak ada pengurus PBNU. Harus diputuskan dalam waktu yang secepatnya," ujar dia.

"Ini sudah mundur Desember mestinya Muktamar itu diselenggarakan 22 Oktober. Ini darurat, tidak boleh diperpanjang coba dikaji tidak bisa tambah tambah," ujar Ketum MUI ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya