Berita

Rais Aam KH Miftachul Akhyar saat menerima kedatangan 27 PWNU di kantor PBNU/RMOL

Politik

Ungkap Alasan Percepat Muktamar, Rais Aam PBNU: Saya Ditelpon Orang Mengatasnamakan BIN Minta Muktamar Diundur

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap latar belakang dirinya mengeluarkan surat perintah agar Muktamar ke-34 yang sejatinya digelar 23-25 Desember mendatang dipercepat menjadi 17 Desember 2021.

Ia mengaku salah satu alasan memajukan pelaksanaan Muktamar karena mendapat telepon dari seseorang yang mengatasnamakan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Saya ditelepon orang dari Amerika mengatasnamakan BIN namanya Imran, dia mantan Duta Besar RRC saat itu ia sedang ada di Amerika. Saya ditelepon minta supaya Muktamar diundur karena yang menginginkan Muktamar 2021 punya niat jelek, saya kaget," ujar KH Miftachul saat menerima 27 PWNU di kantor PBNU, Senin (29/11).


Padahal, dikatakan Miftachul, keinginan agar Muktamar ke-34 digelar pada tahun 2021 ini merupakan murni keinginan dirinya, dan sama sekali tidak ada agenda apapun di baliknya. 

"Yang minta Muktamar tahun ini saya, kok ada niat jelek wong saya hanya ingin khusnul khotimah dalam berkhidmat," imbuhnya.

Miftachul juga mengungkap, lelaki yang mengaku orang BIN itu meminta dirinya agar mengintervensi, sehingga penundaan Muktamar pada Februari atau Maret 2022 mendatang.

Menurut dia, jika pada Desember Muktamar NU tidak terselenggara maka hal tersebut bertentangan dengan Konferensi Besar (Konbes) sehingga tidak ada lagi pengurus PBNU.

"Kalau lepas sampai tanggal 25 hasil Konbes itu kita sudah habis masa khidmat nya dan tidak ada pengurus PBNU. Harus diputuskan dalam waktu yang secepatnya," ujar dia.

"Ini sudah mundur Desember mestinya Muktamar itu diselenggarakan 22 Oktober. Ini darurat, tidak boleh diperpanjang coba dikaji tidak bisa tambah tambah," ujar Ketum MUI ini.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya