Berita

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani/RMOL

Politik

Tak Ingin Egois, PPP Berikan Ruang Capres 2024 ke Kalangan Kepala Daerah dan Menteri Jokowi

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 19:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Persatuan Pembangunan belum sesumbar menentukan siapa calon presiden pilihannya dari kalangan kader. Padahal, partai politik lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar bahkan PKB sudah memperkenalkan kepada publik calon presiden dari kadernya sendiri.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyampaikan bahwa PPP menyadari posisinya sebagai partai kecil, sehingga tidak memaksakan diri untuk mengusung kadernya menjadi capres di Pemilu 2024 mendatang.

Arsul menyatakan, pihaknya lebih memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh politik yang kini tenga aktif sebagai pejabat pemerintah untuk maju sebagai capres.


"Kenapa (PPP) tidak memaksakan (capres) dari internal? Ya kita kan harus juga memberikan kesempatan," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Komplek  Parlemen, Senayan, Senin (29/11).

Menurut Arsul, konstitusi negara memerintahkan capres dan cawapres diusung oleh hanya parpol atau gabungan parpol. Dari situ, ada kemungkinan PPP akan berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung satu pasangan calon (paslon) Pilpres 2024.

"Kalau semua partai itu suaranya mesti harus dari dalam, ya nanti yang tidak berpartai tidak punya peluang untuk jadi capres/cawapres," imbuhnya.

Arsul mengatakan ada dilema sebagai partai politik yang sampai saat ini belum mengusung kadernya untuk maju menjadi calon presiden.

"Partai kok enggak punya kader untuk mengusung capres cawapres ya jadi susah juga. Ke kanan kena ke kiri kena juga kita," katanya.

Meski begitu, anggota Komisi III DPR RI ini memandang akan ada calon dari menteri kabinet Indonesia Maju dan juga kepala daerah di tingkat provinsi yang dinilai publik cocok untuk didukung menjadi capres atau cawapres 2024/

"Yang sekarang jadi gubernur memang pantas untuk naik dicapreskan atau dicawapreskan," katanya.

Disinggung mengenai niatan PPP untuk berkoalisi dengan PDIP dan Gerindra di 2024 mendatang, Arsul menjawabnya secara diplomatis.

"Tentu kan begini, melihat gabung atau tidak gabung itu kan banyak faktor, faktornya antara lain siapa capres dan cawapresnya, kemudian bagaimana kesepakatan politiknya, kan seperti itu," tuturnya.

"Jadi kalau bicara akan gabung atau tidak, masih terlalu pagi jawabnya. Barangkali nanti ada koalisi yang lain yang tawarannya lebih menarik kan, why not?," tutupnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Hamas Sepakat Lucuti Senjata dengan Syarat

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:15

DPR Mulai RDPU Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:09

Megawati Rayakan Ultah ke-79 di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

Iran Tuding Media Barat Rekayasa Angka Korban Protes demi Tekan Teheran

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

IHSG Rebound; Rupiah Menguat ke Rp16.846 per Dolar AS

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:59

Gaya Top Gun Macron di Davos Bikin Saham Produsen Kacamata iVision Melonjak

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:47

Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:42

Ini Respons DPP Partai Ummat Pascaputusan PTUN dan PN Jaksel

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:34

Purbaya Siapkan Perombakan Besar di Ditjen Pajak demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:29

Menlu Sugiono: Board of Peace Langkah Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya