Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, Nadiem Makarim/Ist

Politik

Kebijakan Menteri Nadiem Tidak Berpihak kepada Guru Honorer, Malah Merendahkan

SABTU, 27 NOVEMBER 2021 | 12:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim sejauh ini tidak menampakkan keberpihakan pada kaum guru, terutama kepada honorer yang sudah lama mengajar di pelosok Indonesia.

Begitu dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema "Cerita Guru Honorer", Sabtu (27/11)

Dikatakan Huda, pernyataan itu berdasarkan penilaian pada kebijakan Nadiem Makarim yang berlindung pada narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas.


"Itu saya rasakan betul dari kebijakan Mas Nadiem. Seringkali Mas Nadiem dengan dibalik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya, seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas," ujar Huda.

Bukan saja seolah mendiskreditkan guru-guru yang sudah ada, kata Huda, kebijakan Nadiem pun tidak memiliki keberpihakan pada guru hononer, khususnya yang terkategori K2.

"Risikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer, terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2," katanya.

Menurut legislator PKB ini, sudah seharusnya guru yang mengabdi lama dan senior diangkat menjadi ASN. Sebab saat ini terlihat kurang diapresiasi oleh Kemendikbud.

"Komisi X minta afirmasi yang sudah pengabdian lama, umur sudah senior tidak diapresiasi Kemendikbud, baru di akhir-akhir ketika kami minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan penambahan nilai afirmasi baru akhirnya direspons Kemendikbud. Itu juga tidak seberapa," tegas Huda.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya