Berita

Haris Azhar/Net

Politik

Ubedillah: Laporkan Luhut ke PBB, Haris Azhar Gak Gentleman

SABTU, 27 NOVEMBER 2021 | 02:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ubedillah Amin Moch yang juga Wakil Ketua Umum Pagar Nusa menilai sikap Haris Azhar yang menyeret persoalannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, membuktikan bukanlah seorang gentleman.

“Terkait aduan Haris Azhar terhadap pak Luhut ke PBB, menunjukkan bahwa Haris Azhar bukanlah seorang yang gentelmen atau lebih pasnya bermental kapuk (penakut),” kata Ubedillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/11).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Annuriyah Kaliwining, Jember ini, jika tuduhan Haris kepada Luhut sesuai dengan fakta yang ada, maka seharusnya berani bertarung di pengadilan.


“Jangan mentang-mentang aktivis HAM menuduh orang tanpa bukti, yang ujung-ujungnya hanya untuk nilai tawar mendapatkan sesuatu dari pemerintah yang berkuasa hari ini, dan saya rasa tuduhan dia itu juga melanggar HAM seseorang,” tandasnya.

Ubed berpendapat, sudah seharusnya Direktur Lokataru ini yang dikenal sebagai aktivis pembela kepentingan masyarakat memberi contoh baik kepada generasi muda di bawahnya soal akhlak.

“Baik itu secara akhlak pergerakan, akhlak mengkritik,” kata dia.

Untuk itu, ia menyarankan agar Haris Azhar dan Fatia, jika memang tak memiliki bukti yang kuat secara fakta dan data agar segera meminta maaf kepada Luhut.

“Karena anda yang memantik api dan saya rasa anda juga yang harusnya mematikan api tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sengketa Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, yang dipicu tudingan permainan dalam bisnis tambang di Papua, dibawa sampai ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Special Procedure Mandate Holders (SPMH) United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus HAM - PBB pada 20 Oktober 2021 mengirimkan surat Komunikasi Bersama/Joint Communication (JC) kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam suratnya, mereka meminta klarifikasi dari Pemerintah Indonesia terhadap adanya dugaan judicial harassment terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar melalui penyampaian 2 somasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya