Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan/Net

Politik

Takut Merepotkan Jokowi, Arteria Dahlan Minta Kapolda Metro Jaya Stop Laporan Anggiat Pasaribu

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 23:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebelum meminta maaf kepada Wasniar Wahab yang merupakan Ibunda anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Anggiat Pasaribu membuat laporan kepada pihak Kepolisian.

Anggiat yang mengaku sebagai anak dari seorang jendral bintang tiga sempat berseteru dengan Wasniar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial.

Namun pada Kamis siang tadi (25/11), kedua belah pihak termasuk Arteria Dahlan melakukan mediasi di ruang fraksi PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.


Dalam momen tersebut, Arteria Dahlan menginginkan laporan yang disampaikan Anggiat ke Kepolisian dihentikan.

Karena selain kini kedua belah pihak memilih jalan damai, Arteria Dahlan mengaku takut dianggap melanggar hukum MD3.

"Ya kan (ada) konsekuensi dari upaya perdamaian. Tentunya saya bisa saja tidak datang ke Polisi, dengan demikian perkaranya nanti terhenti," ucap Arteria.

Anggota Komisi III DPR RI ini melihat, konsekuensi yang akan menimpa dirinya ketika hadir di kepolisian adalah akan ada pembahasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan harus dengan izin Presiden Joko Widodo.

"Ini akan repot. Pak Jokowi urusannya bukan urusan Arteria Dahlan yang urusan beginian, tapi urusannya untuk bangsa dan negara," katanya.

Menurut Arteria, langkah terbaik saat ini adalah melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, untuk menyelesaikan masalahnya dengan Anggiat Rindu Pasaribu.

"Intinya kami semua sudah selesai. Soal teknis di lapangan (apakah) harus mencabut laporan, kalau mencabut apakah saya harus datang, dari awal kemarin kan saya katakan saya siap hadir," tandasnya.

"Sebagai warga negara yang baik, saya melepaskan title anggota DPR RI, saya akan datang tapi nanti saya akan kena pasal 245 UU MD3. Nanti dibilang saya melanggar hukum. Intinya kita ingin masalah yang di sana sudah kita stop," tutupnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Hamas Sepakat Lucuti Senjata dengan Syarat

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:15

DPR Mulai RDPU Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:09

Megawati Rayakan Ultah ke-79 di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

Iran Tuding Media Barat Rekayasa Angka Korban Protes demi Tekan Teheran

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

IHSG Rebound; Rupiah Menguat ke Rp16.846 per Dolar AS

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:59

Gaya Top Gun Macron di Davos Bikin Saham Produsen Kacamata iVision Melonjak

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:47

Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:42

Ini Respons DPP Partai Ummat Pascaputusan PTUN dan PN Jaksel

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:34

Purbaya Siapkan Perombakan Besar di Ditjen Pajak demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:29

Menlu Sugiono: Board of Peace Langkah Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya