Lima Tahun Perjanjian Damai dengan FARC, Sekjen PBB: Kolombia Punya Tanggung Jawab Moral

Kolombia memiliki "kewajiban moral" untuk memperkuat Perjanjian Perdamaian 2016 yang ditandatangani antara pemerintah negara tersebut dengan kelompok separatis Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

Begitu kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat menghadiri acara untuk memperingati lima tahun tonggak bersejarah perjanjian damai itu pada Rabu (24/11).

"Setelah konflik selama lebih dari lima dekade, kita memiliki kewajiban moral untuk memastikan proses perdamaian ini berhasil," ujar Guterres saat berpidato di dekat Presiden Kolombia Ivan Duque di Llano Grande. Lokasi ini adalah tempat pusat reintegrasi mantan anggota FARC.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga dua tokoh yang ikut ambil bagian dalam proses perdamaian tersebut, yakni mantan Presiden Juan Manuel Santos dan pimpinan terakhir FARC yakni Rodrigo Londoño.

Dalam pidato yang sama, Guterres mengatakan bahwa perdamaian di Kolombia membawa inspirasi bagi dunia.

"Untuk dunia dengan perpecahan geopolitik, perang tanpa akhir, dan konflik yang berlipat ganda, Kolombia mengirimkan pesan yang jelas, yakni 'inilah saatnya untuk berinvestasi dalam perdamaian'," sambungnya.

Ia menambahkan, perjanjian bersejarah yang dicapai pada tahun 2016 lalu membawa serta harapan dan inspirasi di seluruh komunitas internasional dalam hal upaya perdamaian.

Pada kesempatan yang sama, Guterres bukan hanya mengakui pencapaian perjanjian damai di Kolombia tersebut, tapi di sisi lain juga memperingatkan tentang risiko yang masih menggantung di atas Kolombia, terutama terhadap komunitas pribumi, perempuan, dan anak di bawah umur yang selalu terpengaruh.

Di antara risiko-risiko tersebut adalah kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata terkait perdagangan narkoba, pemindahan paksa penduduk, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, perekrutan anak-anak untuk perang, dan pembunuhan mantan gerilyawan, tokoh sosial, dan pembela hak asasi manusia.

"Semua ini bertentangan dengan perdamaian. Setiap kematian itu sendiri adalah tragedi. Setiap kematian mengirimkan pesan yang menghancurkan kepada komunitas-komunitas yang masih menunggu janji-janji Perjanjian," ujarnya.

"Dalam demokrasi, ada banyak masalah yang bisa dan harus tidak disetujui, tetapi perdamaian tidak bisa menjadi salah satunya," sambung Guterres sebagaimana dikabarkan Telesur.

Ia juga menekankan dan meratifikasi dukungan penuh PBB dengan proses perdamaian Kolombia.