Seorang warga Venezuela menggunakan hak pilihnya di salah satu tempat pemungutan suara di Caracas/Net
Venezuela telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi skala besar akhir pekan kemarin. Tepatnya pada Minggu (21/11), jutaan pemilih terdaftar di negara itu memilih 23 gubernur, 335 walikota, 253 legislator, dan 2.471 anggota dewan.
Ini adalah pemilu akbar, alias skala besar yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Venezuela sejak 2007. Dalam pemilu kali ini, pihak oposisi pun ikut ambil bagian secara demokratis.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, ratusan pengamat internasional dari berbagai negara dan lembaga pun diundang untuk memvalidasi dan melihat secara langsung bagaimana pemilu diselenggarakan dengan transparan, jujur dan adil di negara Amerika Selatan kaya minyak itu.
Sayangnya, muncul sebuah paradoks, di tengah upaya tersebut, pemerintah Kanada melontarkan kritik pedas dan justru mendiskualifikasi proses pemilu tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Venezuela pun lantang menolak sikap dari Kanada tersebut.
Kementerian Luar Negeri Venezuela segera mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan sikap Kanada itu. Padahal ratusan pengamat internasional lainnya turun langsung dan mengakui keabsahan pemilu di negara itu.
"Sangat disesalkan bahwa, dengan tidak adanya kebijakan luar negerinya sendiri dan untuk memenuhi harapan Amerika Serikat, pemerintah Kanada terpaksa mendiskualifikasi proses pemilihan yang secara luas divalidasi oleh lebih dari 300 pengamat internasional," begitu keterangan tersebut sebagaimana dikabarkan
Telesur.
Pihak berwenang Venezuela juga menyoroti bahwa kritik tersebut bersifat paradoks, mengingat Kanada adalah satu-satunya negara yang mencegah warga Venezuela untuk memberikan suara di kedutaan dan konsulat Venezuela dalam pemilu 2018 lalu.
"Pada saat yang sama, Kanada berbicara tentang efek pada ekonomi dan hak asasi manusia, ia memuji, mendukung, dan mempromosikan tindakan pemaksaan ilegal terhadap rakyat Venezuela, tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," sambung pernyataan yang sama.
Oleh karena itu, menanggapi sikap terbaru Kanada ini, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menegaskan bahwa Venezuela adalah negara yang bebas dari pengawasan asing dan negara yang mengadopsi model demokrasi partisipatif yang diabadikan dalam Konstitusi.
Lebih dari itu, otoritas Venezuela juga melontarkan kritik balik lebih dalam dengan menuntut agar Kanada segera mengakhiri tindakan pemaksaan ilegal dan penghentian dukungan politik dan materialnya kepada individu korup yang mempromosikan penggelapan aset milik Venezuela.
