Berita

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier: Sebagai Komut Pertamina Ahok Bisa Bawa Keluhan ke Dewan Komisaris dan Erick Thohir, Bukan Cuap-cuap ke Publik

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 11:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seorang yang menjabat jabatan dari negara harus mampu memilah-milah ruang untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh pejabat tersebut menggunakan ruang publik untuk mengkritik hal-hal yang sifatnya internal. Sebab hal yang demikian justru akan membuat publik gaduh karena kesalahpahaman yang muncul.

Begitu kira-kira pesan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menanggapi penolakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.

Fuad Bawazier mengurai, jika apa yang disampaikan Ahok masih bersifat pribadi, maka Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatakan langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir secara tertutup.


“Lagian pendapatnya Ahok itu, walaupun dikaji kan pendapat dia pribadi. Belum resmi dari dewan komisaris. Nah jadi harus bisa membedakan kewenangan-kewenangan itu,” tegas Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (25/11).

Dengan cara itu, apa yang menjadi keluhan Ahok bisa dijadikan kajian internal BUMN. Di satu sisi publik juga tidak terkontaminasi dengan kabar-kabar yang justru menimbulkan kesalahpahaman.

Menurutnya, keluhan Ahok juga bisa dijadikan diskusi di dewan komisaris. Setelah jadi simpulan, keluhan Ahok kemudian bisa dijadikan sebuah pendapat yang disampaikan kepada Menteri BUMN, sehingga bisa dicari solusi untuk masalah rencana industri mobil listrik tersebut

“Itu kan lontaran-lontaran kekhawatiran yang memang layak dikaji semua itu. Tapi kalau terlalu diumbar keluar, ya kurang strategis kalau caranya begitu, Ini masalah prosedur,” tegasnya.

"Justru dia sebagai Komut Pertamina tidak usah melontarkan (cuap-cuap) ke publik. Langsung saja kalau itu pendapat pribadi dia ke Menteri BUMN, dia boleh saja ke Menteri BUMN tapi bersifat tertutup. Kalau komisaris ya ke dewan komisaris secara keseluruhan menyampaikan,” demikian Fuad Bawazier.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya