Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier/Net
Seorang yang menjabat jabatan dari negara harus mampu memilah-milah ruang untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh pejabat tersebut menggunakan ruang publik untuk mengkritik hal-hal yang sifatnya internal. Sebab hal yang demikian justru akan membuat publik gaduh karena kesalahpahaman yang muncul.
Begitu kira-kira pesan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menanggapi penolakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.
Fuad Bawazier mengurai, jika apa yang disampaikan Ahok masih bersifat pribadi, maka Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatakan langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir secara tertutup.
“Lagian pendapatnya Ahok itu, walaupun dikaji kan pendapat dia pribadi. Belum resmi dari dewan komisaris. Nah jadi harus bisa membedakan kewenangan-kewenangan itu,†tegas Fuad Bawazier kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (25/11).
Dengan cara itu, apa yang menjadi keluhan Ahok bisa dijadikan kajian internal BUMN. Di satu sisi publik juga tidak terkontaminasi dengan kabar-kabar yang justru menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, keluhan Ahok juga bisa dijadikan diskusi di dewan komisaris. Setelah jadi simpulan, keluhan Ahok kemudian bisa dijadikan sebuah pendapat yang disampaikan kepada Menteri BUMN, sehingga bisa dicari solusi untuk masalah rencana industri mobil listrik tersebut
“Itu kan lontaran-lontaran kekhawatiran yang memang layak dikaji semua itu. Tapi kalau terlalu diumbar keluar, ya kurang strategis kalau caranya begitu, Ini masalah prosedur,†tegasnya.
"Justru dia sebagai Komut Pertamina tidak usah melontarkan (cuap-cuap) ke publik. Langsung saja kalau itu pendapat pribadi dia ke Menteri BUMN, dia boleh saja ke Menteri BUMN tapi bersifat tertutup. Kalau komisaris ya ke dewan komisaris secara keseluruhan menyampaikan,†demikian Fuad Bawazier.
