Berita

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier: Sebagai Komut Pertamina Ahok Bisa Bawa Keluhan ke Dewan Komisaris dan Erick Thohir, Bukan Cuap-cuap ke Publik

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 11:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seorang yang menjabat jabatan dari negara harus mampu memilah-milah ruang untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh pejabat tersebut menggunakan ruang publik untuk mengkritik hal-hal yang sifatnya internal. Sebab hal yang demikian justru akan membuat publik gaduh karena kesalahpahaman yang muncul.

Begitu kira-kira pesan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menanggapi penolakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.

Fuad Bawazier mengurai, jika apa yang disampaikan Ahok masih bersifat pribadi, maka Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatakan langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir secara tertutup.


“Lagian pendapatnya Ahok itu, walaupun dikaji kan pendapat dia pribadi. Belum resmi dari dewan komisaris. Nah jadi harus bisa membedakan kewenangan-kewenangan itu,” tegas Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (25/11).

Dengan cara itu, apa yang menjadi keluhan Ahok bisa dijadikan kajian internal BUMN. Di satu sisi publik juga tidak terkontaminasi dengan kabar-kabar yang justru menimbulkan kesalahpahaman.

Menurutnya, keluhan Ahok juga bisa dijadikan diskusi di dewan komisaris. Setelah jadi simpulan, keluhan Ahok kemudian bisa dijadikan sebuah pendapat yang disampaikan kepada Menteri BUMN, sehingga bisa dicari solusi untuk masalah rencana industri mobil listrik tersebut

“Itu kan lontaran-lontaran kekhawatiran yang memang layak dikaji semua itu. Tapi kalau terlalu diumbar keluar, ya kurang strategis kalau caranya begitu, Ini masalah prosedur,” tegasnya.

"Justru dia sebagai Komut Pertamina tidak usah melontarkan (cuap-cuap) ke publik. Langsung saja kalau itu pendapat pribadi dia ke Menteri BUMN, dia boleh saja ke Menteri BUMN tapi bersifat tertutup. Kalau komisaris ya ke dewan komisaris secara keseluruhan menyampaikan,” demikian Fuad Bawazier.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya