Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Sentil Erick Thohir, Said Didu: Banyak SPBU Pertamina Berstatus Milik Pribadi

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ide Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk menggratiskan biaya toilet umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dikritisi.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, keberadaaan SPBU di Indonesia tidak semuanya dikelola pemerintah.

"Usul bagus. Masalahnya adalah sebagian besar SPBU berlogo Pertamina yang menjual BBM produk Pertamina bukan milik Pertamina, tapi milik pribadi," kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dikutip dari akun Twitternya, Selasa (23/11).


Adapun permintaan bebas biaya untuk penggunaan toilet di SPBU Pertamina disampaikan Erick Thohir usai mengunjungi SPBU di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur.

"Kepada direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu, ada juga toko kelontong. Jadi, masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan," kata Erick dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin (22/11).

Kementerian BUMN memang memberi ruang kepada pihak swasta untuk turut mengelola SPBU milik Pertamina.

Setidaknya, ada tiga jenis SPBU yang dibedakan Kementerian BUMN, yakni Corporate Owner Corporate Operate (COCO), Corporate Owner Dealer Operate (CODO), dan Dealer Owner Dealer Operate (DODO).

Dikutip dari laman Kementerian BUMN, COCO artinya SPBU di bawah penguasaan dan pengelolaan Pertamina. Kemudian CODO, kepemilikan SPBU di tangan Pertamina, namun operasionalnya dikelola swasta. Sedangkan DODO, 100 persen dikuasai oleh swasta.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya