Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor Menko Pollhukam, Jakarta/Repro

Politik

Mahfud MD Klaim Pemerintah Tidak Pernah Ungkap Identitas Ulama Terduga Teroris

SENIN, 22 NOVEMBER 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kegaduhan penangkapan tiga terduga teroris yang dikait-kaitkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipastikan tidak dibuat secara sengaja oleh pemerintah maupun aparat hukum.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai bertemu jajaran pengurus MUI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

"Aparat hukum, Densus 88 tidak pernah mengumumkan dan mengatakan yang bersangkutan (terduga teroris) adalah pengurus MUI, tidak pernah. Masyarakat dan medialah yang membuka identitas,(terduga sebagai) pengurus MUI bidang fatwa," kata Mahfud MD.


Mahfud juga menegaskan, penangkapan terduga teroris juga tidak dilakukan di Kantor MUI Jakarta seperti kabar yang sempat beredar.

"Penangkapan juga tidak terkait dengan urusan MUI karena tidak ada hubungan teroris dengan MUI," sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah belum bisa menjelaskan secara rinci terkait detail beserta bukti-bukti dalam penangkapan oleh Densus 88 Antiteror beberapa waktu lalu itu.

"Pemerintah tidak boleh menjawab sekarang, tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan karena akan mengacaukan proses hukum yang sedang berjalan. Ini sesuai dengan UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak terorisme," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya