Berita

Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) saat menggelar peyampaian aspirasi di depan Istana Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/11)/RMOL

Politik

Jelang Muktamar NU, IMANU: UU 5/2014 Tegas Larang ASN Berpolitik

SENIN, 22 NOVEMBER 2021 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Netralitas Kementerian Agama dipertanyakan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  yang akan digelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021.

Pertanyaan itu menjadi salah satu pesan yang disampaikan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) saat menggelar peyampaian aspirasi di depan Istana Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/11).

"Kami menyayangkan Kementerian Agama, wakil dari pemerintah malah menyalahgunakan kewenangannya jelang pelaksanaan Muktamar NU ke-34," ujar Koordinator Aksi IMANU, Rosi kepada wartawan.


Penyalahgunaan kewenangan itu, dijelaskan Rosi, adalah dugaan sabotase oleh oknum Kementerian Agama yang melakukan pemesanan kamar hotel secara besar-besaran di Lampung tepat pada tanggal pelaksanaan Muktamar NU.

"Hal ini yang harus dikritisi, apakah boleh program Kemenag digunakan untuk suksesi pergantian ormas Islam?" katanya.

Selain pemesanan kamar hotel, lanjutnya, ada upaya intervensi dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan menggerakkan jajaran di bawahnya dalam menggalang dukungan untuk calon ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Pada posisi ini, Yahya Cholil Staquf adalah kakak kandung Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Ini dugaan kami, Kemenag telah melakukan intervensi struktural mengingat salah satu bakal calon ketua PBNU KH Yahya Cholil adalah saudara dari Menteri Agama," tegasnya.

Rosi menegaskan juga, berdasarkan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap ASN ditingkat instansi pemerintah manapun harus bersikap netral dalam segala bentuk kegiatan politik.

“Kementerian Agama adalah instansi pemerintah, di mana bukan ranah dan bukan tugasnya turut andil apalagi melakukan intervensi dan melakukan sabotase dalam pemilihan calon ketua umum ormas Islam atau PBNU," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya