Berita

Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang, KH Luthfi Bashori/Net

Politik

Menampar Wajah NU, KH Luthfi Bashori Ungkap Gerakan Bubarkan MUI Ulah BuzzeRp

SABTU, 20 NOVEMBER 2021 | 10:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kegaduhan desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai penangkapan Ahmad Zain An-Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dinilai telah menampar nama baik Nahdlatul Ulama (NU).

Apalagi, desakan pembubaran MUI kian ramai dengan adanya tagar #BubarkanMUI yang sempat trending di media sosial. Diduga, tagar tersebut digerakkan buzzeRp atau pendengung bayaran.

Pasalnya, tak lama tagar buzzeRp tersebut langsung dibalas warganet yang mendukung MUI dan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #DukungMUI.


Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang, KH Luthfi Bashori menyebut, ulah para buzzer yang membuat tagar #BubarkanMUI telah menampar NU. Sebab saat ini di MUI banyak diisi oleh orang-orang NU.

“Ulah buzzeRp menampar NU. Desakan pembubaran MUI oleh 'kaum buzzeRp' dan beberapa kalangan itu sama saja dengan menampar wajah ormas NU," kata KH Luthfi Bashori dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (20/11).

MUI bukanlah organ pemerintah melainkan dibentuk berdasarkan musyawarah ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, SI, Perti, Al Washliyah, MA, MDI, GUPPI, PTDI, Al Ittihadiyah, utusan kerohanian AD, AU, AL, Polri serta tokoh perseorangan pada tanggal 26 Juli 1975.

KH Luthfi Bashori menambahkan, di tubuh MUI saat ini terdapat banyak tokoh-tokoh NU berpengaruh. Seperti Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar dan sederet pengurus MUI Pusat banyak yang berasal dari PBNU.

"Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat adalah KH Ma’ruf Amin yang tidak lain merupakan Wakil Presiden RI. Beliau merupakan tokoh NU berpengaruh. Belum lagi saat ini banyak pengurus NU yang merangkap jabatan sebagai pengurus MUI di wilayah masing-masing.” demikian KH Luthfi Bashori.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya