Kesempatan menemui konstituennya di daerah pemilhan (dapil) 1 Jawa Tengah, dijadikan anggota DPR RI, Bukhori Yusuf, untuk menampung berbagai keluhan warga. Salah satunya keluhan para petani bawang merah yang sulit menembus pasar global karena birokrasi berbelit.
Hal ini dketahui saat Bukhori bertemu dengan kelompok petani bawang merah di Kabupaten Kendal yang tergabung dalam Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI).
Dalam kesempatan itu Bukhori menerima keluh kesah petani bawang merah di dapilnya yang mengaku kesulitan menembus pasar global. Khususnya pasar di Arab Saudi untuk memasok kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia.
Anggota DPR Komisi Haji ini pun merespons serius keluhan asosiasi petani tersebut. Bukhori mengatakan, DPR dan Kementerian Agama telah bersepakat bahwa lokalisasi pangan bagi jemaah haji Indonesia harus ditingkatkan, yakni komposisi pangan lokal harus di atas 50 persen.
“Ke depan, kita berharap bahwa jemaah haji Indonesia bisa tetap menikmati sajian kuliner khas Indonesia meskipun berada di Tanah Suci. Selain demi memaksimalkan fungsi pelayanan, langkah ini juga akan mendorong perputaran roda ekonomi di kalangan petani lokal," tuturnya.
"Alhasil, biaya haji yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia pada akhirnya akan kembali pada rakyat Indonesia. Siklus ekonomi ini selain mampu meningkatkan performa penyelenggaraan haji, juga berimplikasi pada kesejahteraan petani,†jelasnya.
Lebih lanjut, Bukhori mengatakan pemerintah perlu memudahkan upaya petani bawang merah untuk memasarkan produknya ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Dirinya meminta supaya hambatan birokrasi bisa dipangkas agar petani lokal tidak kehilangan momentum ketika permintaan pasar global sedang meningkat.
“Dari pengakuan mereka, para petani ini acapkali dihambat oleh persyaratan yang ruwet untuk menembus pasar global. Akibatnya, ketika ada momentum bagus, kesempatan itu seringkali terlewatkan,†imbuhnya.
Selain mengeluhkan soal sulitnya akses untuk menembus pasar global, kelompok tani ini juga mengeluhkan perluasan lahan bawang merah yang dilakukan secara eksesif oleh pemerintah akibat proyek swasembada.
Salah seorang perwakilan petani menuturkan, surplus panen yang tidak terkendali terjadi akibat perluasan lahan yang diinisiasi oleh pemerintah yang dilakukan secara tidak terukur. Perluasan lahan dilakukan melalui insentif berupa pemberian bibit gratis kepada petani baru yang notabene basisnya bukanlah petani bawang merah.
Dirinya menambahkan, target swasembada bawang merah sebenarnya telah tercapai sejak tahun 2016 yang kala itu menembus 1,4 juta ton, melampaui jumlah yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 1,2 juta ton.
“Apa artinya perluasan terus dilakukan sementara target swasembada telah dicapai? Dampaknya, intervensi ini justru mematikan petani lain secara tidak langsung karena komoditas lain, selain bawang merah, akhirnya terpaksa tersingkir akibat proyek perluasan lahan bawang merah,†ungkap perwakilan petani.
Senada dengan aspirasi petani tersebut, Bukhori menilai ambisi swasembada bawang merah oleh pemerintah yang hanya mementingkan petani baru merupakan hal yang tidak adil.
Legislator PKS ini mengatakan, tindakan itu akan memicu kesenjangan komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani dan mencerminkan kebijakan pemerintah yang mengorbankan kedudukan petani bawang merah eksisting demi pencitraan.
“Apa yang diungkapkan petani ini menguak sisi kelam proyek swasembada bawang merah yang tidak menunjukan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petani bawang merah eksisting. Padahal mereka telah bersusah payah membantu pemerintah mencapai swasembada, namun begitu target tercapai mereka seakan ditinggalkan begitu saja,†jelasnya.
“Swasembada bawang merah tidak boleh menjadi objek pencitraan pemerintah semata!,†tegas Bukhori.
