Berita

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas/Net

Politik

Dituding Dorong Pembubaran NKRI, Anwar Abbas: Dengar Dulu Videonya Sampai Habis

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 16:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi santai tudingan ingin membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lantaran mempertanyakan hastaq #BubarkanMUI viral di media sosial Twitter.

Disebutkan, Anwar Abbas mendorong agar Indonesia dibubarkan. Padahal, konteks pernyataan Anwar Abbas tersebut tidak demikian. Pimpinan di MUI Pusat itu justru tidak ingin Indonesia dibubarkan.  

"Ya dengar dululah videonya," kata Anwar Abbas saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL ihwal dorongan ingin membubarkan Indonesia lantaran #BubarkanMUI jadi trending topik di Twitter, Kamis siang (18/11).

Dalam sebuah video yang dikirimkan Anwar Abbas kepada redaksi berjudul "Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas Minta Republik Indonesia Dibubarkan, Benarkah? Ini Jawabannya!" di kanal YouTube Realita TV yang diunggah 20 Jam lalu.  

Anwar Abbas mulanya ditanya oleh Host, mengenai adanya desakan MUI dibubarkan yang viral di medsos. Lantas Anwar balik bertanya. "Saya balik bertanya ya, atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? Tolong jawab kira-kira apa (dasarnya)?" kata Anwar Abbas.

Kemudian Host yang diketahui bernama Rahma menjawab "Yaa sebelumnya banyak kasus ya, kadang-kadang tidak butuh alasan Pak".

"Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI, yang terindikasi atau yang diduga bagian daripada jaringan teroris, gitu ya?" timpal Anwar Abbas.

"Yaa tapi sebelumnya polisi juga ada yang tersangkut membawa senjata ke OPM (Organisasi Papua Merdeka) semua itu kan banyak kalau oknum Pak," jawab Host lagi.

Maka dari itu, Anwar Abbas pun kembali mempertanyakan atas dasar apa ada pihak-pihak yang meminta MUI dibubarkan.

"Oh, karena ada satu orang di MUI namanya Dr Zain An-Najah yang terlibat dalam JI (Jamaah Islamiyah), timbul pertanyaan JI itu apa? Mungkin jawabannya adalah JI itu adalah sebuah kelompok yang bertentangan ideologinya dengan ideologi Pancasila. Itu dugaan saya ya," kata Anwar Abbas.

"Kalau begitu, kalau atas dasar itu mereka minta dibubarkan MUI maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Atas dasar apa? Karena JI adalah rakyat Indonesia kan?" sambungnya sambil berkelakar.

Sebab, lanjutnya, di Republik Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Anwar mencontohkan, ada salah seorang Ketua Umum partai pernah menyampaikan bahwa sistem ekonomi yang berlaku dan terimplementasikan sekarang di Indonesia itu bukan sistem ekonomi Pancasila.

Menurutnya, bukan juga sistem ekonomi sosialisme ala Indonesia yang saat ini diimplementasikan.

Faktanya, kata Anwar Abbas, yang saat ini diimplementasikan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme.

Hal ini, kata Anwar, jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Pertanyaan saya, apakah sistem liberlisme kapitalisme itu sesuai gak dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945? Ya tidak seusai! Ya kalau gitu, kalau menggunakan logika berfikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan," tuturnya.

"Pertanyaannya, mau tidak negeri ini dibubarkan? Ya tidak mau dong saya!" imbuhnya menegaskan.

"Ya karena kita sudah membuat kesepakatan bahwa falsafah bangsa kita adalah Pancasila dan dasar kita UUD 1945. Oleh karena itu, bagi saya, saya hanya mengikuti logika berfikir mereka yang meminta supaya MUI dibubarkan," demikian Anwar Abbas.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya