Berita

Massa mengatasnamakan Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) desak KPK tindaklanjuti laporan DPP Prima soal dugaan menteri berbisnis PCR/RMOL

Politik

Geruduk KPK, Massa Desak KPK Proses Laporan DPP Prima soal Menteri Bisnis PCR

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hampir seratus orang melakukan aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, massa aksi yang mengatasnamakan dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis menjelang siang (18/11).

Ketua Umum (Ketum) DPN SRMI, Wahida Baharuddin mengatakan, pada Kamis (4/11), Prima telah melaporkan dugaan skandal PCR yang juga sudah lama disuarakan pihaknya. Sejak awal pandemi, kata dia, tes PCR yang diserahkan ke mekanisme pasar telah membebani masyarakat.

"Harganya sempat mencapai di atas Rp 2 juta. Mahalnya tes PRC turut memperburuk situasi pandemi di Indonesia," ujar Wahida kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di lokasi aksi, Kamis siang (18/11).

Harga tes PCR yang selangit itu ternyata ada penyelenggara negara yang diduga berbisnis. Seperti PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa PCR yang punya kaitan dengan dua pejabat penting di pemerintahan Joko Widodo.

Keduanya yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Apalagi, kedua pejabat tersebut merupakan pejabat penting di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

"Bagi kami, dugaan keterlibatan kedua pejabat negara itu sangat melukai rasa kemanusiaan. Bisnis PCR di tengah pandemi bukan hanya memperburuk situasi pandemi, tetapi juga merampok uang rakyat," kata Wahida.

Selain itu, dugaan keterkaitan dua menteri tersebut dalam perusahaan yang berbisnis PCR merupakan bentuk benturan kepentingan.

"Karena itu, kami bersikap dan menuntut. Mendukung langkah DPP PRIMA yang telah melaporkan kasus dugaan bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara ini ke KPK," terang Wahida.

SRMI pun mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan DPP Prima ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan," tegas Wahida menutup.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya