Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

ET dan LBP Tersandung Bisnis PCR, Nusron Wahid: Tak Ada UU Larang Menteri Berbisnis

SELASA, 16 NOVEMBER 2021 | 19:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Polemik pengadaan alat tes PCR yang melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus bergulir.

Tak sedikit kalangan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengaudit harta kekayaan dua menteri Presiden Joko Widodo tersebut atas perkara tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid memiliki pandangan yang berbeda. Dia justru tidak melihat UU yang melarang menteri melakukan bisnis.


Sehingga menurutnya, Luhut dan Erick yang mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (SGI) yang diketahui menjadi perusahaan penyedian alat tes PCR, seharusnya tidak perlu diperdebatkan di tengah masyarakat.

"UU-nya ada enggak larangan menteri maupun pejabat berbisnis?” ucap Nusron dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema 'Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional' di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11).

Berbeda halnya, ditekakan Legislator dari Fraksi Golkar ini, apabila menteri Jokowi berbisnis dengan menggunakan uang negara dalam pengelolaannya.

"Kalau dia itu bisnisnya seperti bisnis beras, di pasar cipinang yang mau tidak mau orang membeli di situ, dan hidupnya dari situ ya boleh-boleh saja," kata Nusron.

"Nah sekarang itu PCR yang pakai siapa? Memang ada biaya APBN yang dikeluarkan oleh negara untuk PCR," tambahnya.

Disinggung mengenai dua menteri tersebut berbisnis dengan rakyat yang tengah kesulitan menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, Nusron menjawabnya dengan santai sambil berkelakar.

"Lah sekarang begini orang berbisnis kepada rakyat maksudnya gimana? Ya berbisnis kan sama orang. Bisnis pejabat dengan rakyat. Kebetulan kan ini pemerintah mendorong supaya orang itu PCR, setiap orang panik pada saat itu, lab kurang," tuturnya.

"(Pemerintah) mendorong ayo dong perbanyak kemudian sekelompok orang membuat inisiatif membuat ya boleh-boleh saja. Aku kalau punya uang mau buat sebetulnya itu. Cuman enggak punya uang saja," kelakar Nusron menutup.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya