Koordinator Jurbicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/RMOL
DPP Partai Demokrat meluruskan kabar terkait wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai Ketum PBNU, yang belakangan dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, bukanlah atas nama Partai Demokrat.
Demikian disampaikan Koordinator Jurbicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa siang (16/11).
Herzaky mewakili partai meluruskan terkait wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai Ketum PBNU yang diutarakan oleh elite Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Di kepengurusan PBNU yang dipimpin Said Aqil Siroj, JK mengemban amanah sebagai Mustasyar PBNU.
"Kami perlu tegaskan
statement itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama," ujar Herzaky.
Syahrial Nasution, kata Herzaky, merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya.
Oleh karena itu, pernyataan Syahrial Nasution bersifat pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat.
Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati.
NU di mata Herzaky, adalah organisasi yang dilindungi oleh karomah para Waliyullah.
"Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang," tuturnya.
Partai Demokrat, ditambahkan Herzaky, sebagai organisasi dan seluruh kadernya memiliki hubungan baik dengan NU.
Ia kemudian mengungkapkan kader terbaik Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono saat mengemban amanah sebagai Presiden juga memiliki hubungan erat dengan NU.
Apalagi, kata Herzaky, bukan hanya AHY, banyak kader Demokrat yang merupakan Nahdliyin.
"Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," katanya.
Ia berharap dengan penjelasan resmi Demokrat, berbagai pernyataan yang tidak tepat konteksnya bisa diluruskan.
"Agar kesalahpahaman tidak terus berlanjut dan hubungan Partai Demokrat dengan Nahdhatul Ulama yang selama ini terjalin baik, tetap terpelihara baik pada masa-masa mendatang," demikian Herzaky.
