Undang-Undang Pemerintah Aceh Masuk Prolegnas Jangka Panjang

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh itu ada beberapa pasal yang diubah dan dihapus,” jelas Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Azhar Abdurrahman, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (15/11).

Azhar kemudian menyebutkan pasal yang akan diubah, diantaranya pasal yang memuat syarat pencalonan kepala daerah. Sedangkan yang dihapus, pasal tentang pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan hanya satu kali saja.