Berita

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memenuhi undangan makan siang dari Governor of Queen Military Knight of Windsor Inggris, Gubernur Letnan Jenderal Peterson/Repro

Dunia

Dijamu Makan Siang Oleh Orang Kepercayaan Ratu Elizabeth, Wakil Ketua DPD RI Bicara Soal Iklim Hingga Brexit

MINGGU, 14 NOVEMBER 2021 | 23:59 WIB | LAPORAN: RIESKA WULANDARI

Strategi mitigasi dan adaptasi sektor industri komoditas pertanian-kehutanan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius demi menghadapi perubahan iklim.

Begitu kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam jamuan makan siang di Istana Ratu Elizabeth pada akhir pekan ini. Ia hadir untuk memenuhi undangan makan siang dari Governor of Queen Military Knight of Windsor atau Kepala Keamanan Istana Ratu Inggris, yakni Gubernur Letnan Jenderal Peterson.

Kunjungan tersebut digelar di sela agenda Sultan menghadiri acara COP26 di Glasgow.


Sultan yang juga didaulat menjadi pembicara dalam forum COP26 mengunjungi Windsor dengan didampingi oleh beberapa anggota DPD RI lainnya. Ia juga merupakan salah salu pembicara dalam sesi yang membahas peran pelaku bisnis dan pengelolaan hutan dengan tema "Support to Smallholder to Sustainable Forest and Agriculture Commodity Trade di Forum COP26 tersebut.

Dalam pidatonya, ia menjelaskan strategi mitigasi dan adaptasi sektor industri komoditas pertanian-kehutanan dalam menghadapi perubahan iklim. Sultan menekankan tantangan perubahan iklim juga menuntut para pemimpin dunia dunia untuk meningkatkan upaya mitigasi.

Pada kunjungannya ke Istana Ratu Elizabeth itu, Sultan dan rombongannya disambut secara hangat oleh orang kepercayaan yang bertanggung jawab terhadap keamanan Ratu Elizabeth tersebut.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu ini juga mengungkapkan agenda pembicaraan sebagian besar terkait isu yang juga menjadi fokus Ratu Inggris, seperti perubahan iklim hingga kebutuhan tenaga kerja terampil dan ahli di banyak sektor terutama bidang keperawatan pasca Brexit.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan soal keberadaan suku Badui di Banten, suku Dayak di Kalimantan, suku asmat di Papua, suku Anak Dalam di Sumatera dan sejumlah suku lainnya di hutan Indonesia yang bisa menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap kerusakan ekologi secara tradisional mampu memberikan harapan bagi pemenuhan kehidupan perkembangan dan pemerataan ekonomi serta indeks kebahagiaan masyarakat yang baik di suatu kawasan.

Sultan juga mengkritisi gagalnya para pemimpin eksekutif Negara-negara di dunia saat ini dalam mengendalikan laju peningkatan emisi karbon sesuai batas maksimal yang ditetapkan pada Paris Agreement.

Oleh karena itu, ia mengajak semua lembaga parlemen dunia untuk turut berkontribusi secara aktif dengan merumuskan kebijakan perundangan-undangan terkait perubahan iklim.

Selain isu iklim, Sultan juga menyinggung soal pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa. Ia menilai, Inggris memang membutuhkan kerja sama dengan negara-negara berkembang Asia seperti Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan tenaga kerja terampil.

Sultan menambahkan kesempatan ini harus disambut sebagai sebuah peluang bilateral yang penting di era bonus demografi Indonesia, terutama bagi kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu Jenderal Peterson seperti yang diungkapkan oleh Sultan menyampaikan, Ratu Inggris menginginkan tenaga ahli perawat Indonesia karena dikenal sangat ramah dan telaten.

Menurut informasi yang diterima selain akan memenuhi undangan gubernur dan pelaku bisnis di Southam, penggagas sekolah kepemimpinan Indonesian Democracy and Education (IDE) tersebut juga akan melakukan kuliah umum di salah satu kampus terbaik Inggris, Universitas Loobrough tentang Islam dan Demokrasi.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya