Berita

Anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydroes/Repro

Politik

Legislator PKS: Nadiem Makarim Tidak Pernah Konsultasikan Permendikbud ke Komisi X DPR

SABTU, 13 NOVEMBER 2021 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) 30/2021 yang menuai polemik di kalangan masyarakat tidak pernah dikomunikasikan ke Komisi X DPR RI.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydroes dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema "Pro Kontra Permen PPKS", Sabtu (13/11).

Fahmi bahkan mengaku tidak mendapatkan masukan dari Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim soal seberapa mengkhawatirkan situasi perguruan tinggi atau kampus terhadap kejadian kekerasan seksual.


"Sepanjang saya ikuti Komisi X terkait dengan masalah kekerasan seksual di kampus, yang saya ikuti belum pernah dibahas," ujar Fahmi.

Fahmi mengatakan, Komisi X pun bisa memahami bahwa penerbitan peraturan menteri adalah ranah dan kewenangan eksekutif. Tetapi, sebaiknya setiap aturan bisa dikomunikasikan dengan Komisi X sebagai mitra kerja Kemendikbudristek.

"Kita enggak tahu tiba-tiba terbit Permendikbud, artinya itu memang ranahnya eksekutif tapi apa salahnya kalau konsultasi," tandasnya.

Hadir pembicara lainnya, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, Wakil Sekretaris Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah Adam Jerusalem, Koordinator Forum Perempuan BEM SI Zakiah Darajat, Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiah dan Ketua AILA Rita Soebagio.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya