Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan materi tentang korupsi di Rakernas I JMSI/RMOL

Hukum

Di Rakernas I JMSI, Firli Bahuri Beberkan Kenapa Orang Ingin Melakukan Korupsi

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 00:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Semarang, Jawa Tengah.

Dihadapan 34 pengurus daerah JMSI, Firli bahuri memaparkan bagaimana mencegah tindak pidana korupsi hingga mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Firli berpandangan korupsi bukan hanya sekedar tindak pidana yang diatur dalam undang-undang baik itu dalam UU 31/1999 maupun 20/2001, namun jauh dari itu bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan uang negara, merugikan perekonomian negara tapi juga sekaligus merampas hak-hak kita semua, merampas hak-hak rakyat bahkan merampas hak-hak kemanusiaan.


“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak negara hancur, akibat korupsi,” kata Firli mengawali materinya di arena Rakernas I JMSI, di Mutiara Ballroom, Hotel Metro Park View, Semarang, Kamis siang (11/11).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan, jika ingin memberantas korupsi maka lebih dahulu mengetahui apa penyebab korupsi itu sendiri lantaran teori kausalitas (sebab-akibat) tak bisa dipungkiri.

“Saya ingin berbagi, kenapa orang ingin melakukan korupsi,” tandas Firli.

Dari beberapa literatur yang ia baca dan pahami setidaknya terdapat tiga kluster besar yang membuat orang ingin melakukan korupsi. Kluster pertama, sebagaimana Gone Teori Jack Bologne.

Yakni orang ingin melakukan korupsi disebabkan empat hal. Pertama, greed atau keserakahan. Orang yang melakukan korupsi itu bukan orang miskin, semua sudah punya.

"Tapi keserakahanlah yang mendorong dia melakukan korupsi,” beber Firli.

Kemudian hal kedua, orang melakukan korupsi karena ada kesempatan. Dalam hal ini, kesempatan erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan hal ketiga ialah need atau kebutuhan. Lalu selanjutnya, mengapa orang melakukan korupsi karena menggunakan pemahaman yang keliru tentang cost and benefit teori atau teori tentang keuntungan dan biaya.

“Dia katakan, kalau dia melakukan korupsi, maka dapat uang yang banyak dengan modal sedikit. Banyak korupsi dilakukan oleh kepada daerah,” ujar Firli, disamping rendahnya hukuman yang menjadi faktor pendorong mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Kluster kedua, lanjut Firli, lebih disebabkan oleh sistem. Dari sinilah, peran KPK melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena pada prinsipnya, Firli menekankan bahwa sistem yang baik tidak bisa dikorupsi, dan menutup peluang atau kesempatan melakukan korupsi.

Dan kluster ketiga, pendorong orang ingin melakukan korupsi disebabkan rendahnya integritas. Dalam satu tulisan yang ia publikasikan, jenderal bintang tiga Polri ini menyimpulkan bahwa kesempatan + kekuasaan - integritas.

Untuk itu, Firli menambahkan, bahwa KPK memiliki tiga strategi pencegahan korupsi. Dengan pendekatan pendidikan, dimana sasarannya merupakan jejaring pendidikan, partai politik, peyelenggara negara, calon penyelenggara negara, calon politisi.

“Kita kumandangkan Pilkada yang berintegritas, pilih yang jujur, yang jujur yang dipilih,” tukas Firli.

Dan upaya pencegahan preventif  dengan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem. Dalam hal ini, dikatakan Firli KPK telah melakukan 65 kajian serta 45 rekomendasi di tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Lebih khusus terkait program pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kajian KPK, diberikan kepada pemerintah dan pemerintah menerima apa yang disampaikan lalu diberikan perbaikan.

“Salah satunya program karti prakerja, program subsidi upah, program UMKM produktif, program bantuan sosial,” beber Firli.

Dalam Rakernas I JMSI ini, selain Firli Bahuri turut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, Walikota Semarang Hendrar Prihardi dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya