Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan materi tentang korupsi di Rakernas I JMSI/RMOL

Hukum

Di Rakernas I JMSI, Firli Bahuri Beberkan Kenapa Orang Ingin Melakukan Korupsi

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 00:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Semarang, Jawa Tengah.

Dihadapan 34 pengurus daerah JMSI, Firli bahuri memaparkan bagaimana mencegah tindak pidana korupsi hingga mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Firli berpandangan korupsi bukan hanya sekedar tindak pidana yang diatur dalam undang-undang baik itu dalam UU 31/1999 maupun 20/2001, namun jauh dari itu bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan uang negara, merugikan perekonomian negara tapi juga sekaligus merampas hak-hak kita semua, merampas hak-hak rakyat bahkan merampas hak-hak kemanusiaan.


“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak negara hancur, akibat korupsi,” kata Firli mengawali materinya di arena Rakernas I JMSI, di Mutiara Ballroom, Hotel Metro Park View, Semarang, Kamis siang (11/11).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan, jika ingin memberantas korupsi maka lebih dahulu mengetahui apa penyebab korupsi itu sendiri lantaran teori kausalitas (sebab-akibat) tak bisa dipungkiri.

“Saya ingin berbagi, kenapa orang ingin melakukan korupsi,” tandas Firli.

Dari beberapa literatur yang ia baca dan pahami setidaknya terdapat tiga kluster besar yang membuat orang ingin melakukan korupsi. Kluster pertama, sebagaimana Gone Teori Jack Bologne.

Yakni orang ingin melakukan korupsi disebabkan empat hal. Pertama, greed atau keserakahan. Orang yang melakukan korupsi itu bukan orang miskin, semua sudah punya.

"Tapi keserakahanlah yang mendorong dia melakukan korupsi,” beber Firli.

Kemudian hal kedua, orang melakukan korupsi karena ada kesempatan. Dalam hal ini, kesempatan erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan hal ketiga ialah need atau kebutuhan. Lalu selanjutnya, mengapa orang melakukan korupsi karena menggunakan pemahaman yang keliru tentang cost and benefit teori atau teori tentang keuntungan dan biaya.

“Dia katakan, kalau dia melakukan korupsi, maka dapat uang yang banyak dengan modal sedikit. Banyak korupsi dilakukan oleh kepada daerah,” ujar Firli, disamping rendahnya hukuman yang menjadi faktor pendorong mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Kluster kedua, lanjut Firli, lebih disebabkan oleh sistem. Dari sinilah, peran KPK melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena pada prinsipnya, Firli menekankan bahwa sistem yang baik tidak bisa dikorupsi, dan menutup peluang atau kesempatan melakukan korupsi.

Dan kluster ketiga, pendorong orang ingin melakukan korupsi disebabkan rendahnya integritas. Dalam satu tulisan yang ia publikasikan, jenderal bintang tiga Polri ini menyimpulkan bahwa kesempatan + kekuasaan - integritas.

Untuk itu, Firli menambahkan, bahwa KPK memiliki tiga strategi pencegahan korupsi. Dengan pendekatan pendidikan, dimana sasarannya merupakan jejaring pendidikan, partai politik, peyelenggara negara, calon penyelenggara negara, calon politisi.

“Kita kumandangkan Pilkada yang berintegritas, pilih yang jujur, yang jujur yang dipilih,” tukas Firli.

Dan upaya pencegahan preventif  dengan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem. Dalam hal ini, dikatakan Firli KPK telah melakukan 65 kajian serta 45 rekomendasi di tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Lebih khusus terkait program pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kajian KPK, diberikan kepada pemerintah dan pemerintah menerima apa yang disampaikan lalu diberikan perbaikan.

“Salah satunya program karti prakerja, program subsidi upah, program UMKM produktif, program bantuan sosial,” beber Firli.

Dalam Rakernas I JMSI ini, selain Firli Bahuri turut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, Walikota Semarang Hendrar Prihardi dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya