Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan dua menteri Presiden Joko Widodo hingga kini masih menggelinding panas.
Dua menteri Jokowi, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir belakanan diisukan bisnis tes PCR terkait kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI), salah satu pemain besar dalam penyediaan tes PCR dan antigen.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Erick dan Luhut perlu menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang mengaitkan keduanya dengan bisnis PCR jika merasa tidak bersalah.
"Jika ET (Erick Thohir) tak bersalah, kan dia punya hak jawab dan bisa laporkan
Tempo (media yang melaporkan dugaan bisnis PCR),†ucap Ujang kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, investigasi yang dilakukan media tersebut membeberkan dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Thohir. Pihaknya baru mendapatkan informasi bahwa hal itu baru sampai di hilir, belum sampai di hulu.
"Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada akibat jika tak ada sebab,†tandasnya.
Belakangan, kedua Menteri tersebut sudah melayangkan bantahannya yang disampaikan masing-masing jurubicara.
Jurubicara Menko Marves Jodi Mahardi mengklaim Menteri Luhut tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.
Pun demikian dengan Erick Thohir yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menjelaskan, isu yang menyebut Erick berbisnis tes PCR sangat tendensius.
Ia mengurai, PT GSI hingga saat ini hanya melakukan 700 ribu tes PCR, atau hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.
"Jadi kalau dikatakan bermain, lucu ya, 2,5 persen. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu okelah, bisa dikatakan GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya beberapa waktu lalu.
