Berita

Ketua Umum Relawan Balad Jokowi Muchlas Rowi/Net

Politik

Balad Jokowi: Isu Bisnis PCR Sengaja Digulirkan untuk Turunkan Kepercayaan Publik

SENIN, 08 NOVEMBER 2021 | 17:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Narasi “bisnis PCR” merupakan bagian dari upaya sekelompok orang untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Khususnya dalam mengeleminasi keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19, yang sebenarnya banyak diapresiasi banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

Begitu kata Ketua Umum Relawan Balad Jokowi Muchlas Rowi menanggapi isu bisnis PCR, yang belakangan hangat dibicarakan lantaran disebut-sebut melibatkan dua menteri Kabinet Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Muchlas mengurai bahwa kebijakan pemerintah sejak awal pandemi soal pentingnya mendeteksi Covid-19 secara dini orang yang positif melalui tes PCR merupakan langkah paling tepat.


"Hasilnya telah kita lihat sekarang bahwa kita adalah salah satu negara yang paling baik dalam mengendalikan kasus Covid-19,” kata Muchlas kepada wartawan, Senin (8/11).

Muchlas mengimbau agar keberhasilan dan kepercayaan yang telah terbangun di publik, tidak dipolitisasi dengan isu-isu tentang bisnis PCR. Apalagi mengaitkan pihak-pihak yang secara kewenangan bukan menjadi otoritasnya.

Apalagi, harga PCR juga sudah diturunkan atas instruksi Presiden Jokowi. Sehingga menjadi bukti bahwa kewajiban PCR bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan demi menyelamatkan masyarakat.

Untuk itu, Muchlas menegaskan, jika memang punya niat baik dan benar-benar memperjuangkan prinsip transparansi, sebaiknya dorong Kemenkes untuk membuka kebijakan terkait pengadaan dan harga PCR.

"Bukan malah membangun narasi yang akan menggangu kepercayaan publik kepada pemerintah," demikian Muchlas Rowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya