Jokowi Akan Dianggap Pro Pengpeng Jika Tidak Pecat Menteri yang Diduga Bisnis PCR

Presiden Joko Widodo dianggap pro pada pejabat penguasa yang menyambi sebagai pengusaha (Pengpeng) jika tidak berani memecat menteri yang terindikasi berbisnis PCR.

Sebab, bisnis yang dijalankan tersebut seolah memberi gambaran ke publik bahwa mereka memanfaatkan krisis kesehatan dan ekonomi rakyat Indonesia untuk meraup untung. Di satu sisi, mereka juga memiliki kewenangan untuk membuat aturan publik yang bisa membuat perusahaannya untung besar dalam bisnis PCR.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (5/11).

Saiful Anam tegas mengatakan bahwa menteri yang berbisnis PCR bisa merusak citra Presiden Jokowi.

Idealnya, setiap mereka yang dipilih untuk mengabdi pada jabatan publik merelakan untuk melepas bisnis dan afiliasinya. Jika tidak, maka akan terjadi benturan kepentingan antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi atau korporasi.

"Saya kira dengan terbukanya aib menteri yang terlibat dalam bisnis PCR ini, Jokowi harus mencopot para menteri tersebut," ujarnya.

Karena kalau tidak, kata Saiful, dapat memperburuk citra pemerintah yang seakan melegalkan anak buahnya berbisnis di tengah rakyat sedang kesulitan berjuang akibat wabah Covid-19.

"Ini soal ketegasan Jokowi kepada menteri yang dianggap terlibat dalam bisnis PCR. Kalau Jokowi diam saja, maka publik akan menilai Pemerintah justru lebih pro terhadap pengusaha yang juga sedang berkuasa," kata Saiful.

Untuk itu, sudah semestinya Jokowi menegur dan berani mencopot para menteri yang terlibat bisnis PCR, salah satunya adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Apabila berani, mestinya Jokowi dapat mencopot menteri yang terlibat dalam bisnis ini," pungkas Saiful.