Berita

Seorang militan berdiri di dekat bendera Taliban di Kabul/Net

Dunia

Taliban Klaim Sudah Penuhi Syarat untuk Dapat Pengakuan Internasional

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok militan Taliban saat ini sedang berjuang untuk mendapat pengakuan internasional sebagai kepemimpinan yang sah di Afghanistan.

Pasalnya, setelah sekitar dua bulan berkuasa di Afghanstan, belum ada satu pun negara di dunia yang mengakui kepemimpinan mereka di Afghanistan.

Pemerintahan Taliban atau disebut juga Imarah Islam menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan semua syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.


“Imarah Islam mengharapkan negara-negara regional dan dunia untuk terlibat dengan Afghanistan dan mengakui pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Imarah Islam,” kata Wakil Juru Bicara Imarah Islam Bilal Karimi.

"Oleh karena itu, Imarah Islam akan dapat secara bertanggung jawab terlibat dalam (menyelesaikan) masalah dan tantangan dengan dunia," sambungnya.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih, transisi kekuasaan yang terjadi di Afghanistan telah menjadi perhatian publik dunia, di mana Taliban merebut Kabul dari pemerintahan sah sebelumnya di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk mendapatkan pengakuan.

“Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk pembentukan pemerintah inklusif berdasarkan etnis, melawan terorisme dan kebebasan warga negara,” kata Zakharova.

Sementara itu, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung, Afghanistan perlu diakui oleh dunia.

“(Rakyat) membayar harga dari tidak diakuinya pemerintah Afghanistan. Inklusivitas dan pemerintahan partisipatif adalah keinginan semua warga Afghanistan,” kata seorang pengamat bernama Fazal Hadi Wazin, seperti dikabarkan TOLO News.

“Jika pemerintah tidak inklusif, itu akan kehilangan dukungan rakyat," sambungnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya