Berita

Seorang militan berdiri di dekat bendera Taliban di Kabul/Net

Dunia

Taliban Klaim Sudah Penuhi Syarat untuk Dapat Pengakuan Internasional

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok militan Taliban saat ini sedang berjuang untuk mendapat pengakuan internasional sebagai kepemimpinan yang sah di Afghanistan.

Pasalnya, setelah sekitar dua bulan berkuasa di Afghanstan, belum ada satu pun negara di dunia yang mengakui kepemimpinan mereka di Afghanistan.

Pemerintahan Taliban atau disebut juga Imarah Islam menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan semua syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.


“Imarah Islam mengharapkan negara-negara regional dan dunia untuk terlibat dengan Afghanistan dan mengakui pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Imarah Islam,” kata Wakil Juru Bicara Imarah Islam Bilal Karimi.

"Oleh karena itu, Imarah Islam akan dapat secara bertanggung jawab terlibat dalam (menyelesaikan) masalah dan tantangan dengan dunia," sambungnya.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih, transisi kekuasaan yang terjadi di Afghanistan telah menjadi perhatian publik dunia, di mana Taliban merebut Kabul dari pemerintahan sah sebelumnya di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk mendapatkan pengakuan.

“Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk pembentukan pemerintah inklusif berdasarkan etnis, melawan terorisme dan kebebasan warga negara,” kata Zakharova.

Sementara itu, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung, Afghanistan perlu diakui oleh dunia.

“(Rakyat) membayar harga dari tidak diakuinya pemerintah Afghanistan. Inklusivitas dan pemerintahan partisipatif adalah keinginan semua warga Afghanistan,” kata seorang pengamat bernama Fazal Hadi Wazin, seperti dikabarkan TOLO News.

“Jika pemerintah tidak inklusif, itu akan kehilangan dukungan rakyat," sambungnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya