Berita

Seorang militan berdiri di dekat bendera Taliban di Kabul/Net

Dunia

Taliban Klaim Sudah Penuhi Syarat untuk Dapat Pengakuan Internasional

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok militan Taliban saat ini sedang berjuang untuk mendapat pengakuan internasional sebagai kepemimpinan yang sah di Afghanistan.

Pasalnya, setelah sekitar dua bulan berkuasa di Afghanstan, belum ada satu pun negara di dunia yang mengakui kepemimpinan mereka di Afghanistan.

Pemerintahan Taliban atau disebut juga Imarah Islam menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan semua syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.


“Imarah Islam mengharapkan negara-negara regional dan dunia untuk terlibat dengan Afghanistan dan mengakui pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Imarah Islam,” kata Wakil Juru Bicara Imarah Islam Bilal Karimi.

"Oleh karena itu, Imarah Islam akan dapat secara bertanggung jawab terlibat dalam (menyelesaikan) masalah dan tantangan dengan dunia," sambungnya.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih, transisi kekuasaan yang terjadi di Afghanistan telah menjadi perhatian publik dunia, di mana Taliban merebut Kabul dari pemerintahan sah sebelumnya di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk mendapatkan pengakuan.

“Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk pembentukan pemerintah inklusif berdasarkan etnis, melawan terorisme dan kebebasan warga negara,” kata Zakharova.

Sementara itu, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung, Afghanistan perlu diakui oleh dunia.

“(Rakyat) membayar harga dari tidak diakuinya pemerintah Afghanistan. Inklusivitas dan pemerintahan partisipatif adalah keinginan semua warga Afghanistan,” kata seorang pengamat bernama Fazal Hadi Wazin, seperti dikabarkan TOLO News.

“Jika pemerintah tidak inklusif, itu akan kehilangan dukungan rakyat," sambungnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya