Berita

Seorang militan berdiri di dekat bendera Taliban di Kabul/Net

Global

Taliban Klaim Sudah Penuhi Syarat untuk Dapat Pengakuan Internasional

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 21:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok militan Taliban saat ini sedang berjuang untuk mendapat pengakuan internasional sebagai kepemimpinan yang sah di Afghanistan.

Pasalnya, setelah sekitar dua bulan berkuasa di Afghanstan, belum ada satu pun negara di dunia yang mengakui kepemimpinan mereka di Afghanistan.

Pemerintahan Taliban atau disebut juga Imarah Islam menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan semua syarat yang diperlukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.


“Imarah Islam mengharapkan negara-negara regional dan dunia untuk terlibat dengan Afghanistan dan mengakui pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Imarah Islam,” kata Wakil Juru Bicara Imarah Islam Bilal Karimi.

"Oleh karena itu, Imarah Islam akan dapat secara bertanggung jawab terlibat dalam (menyelesaikan) masalah dan tantangan dengan dunia," sambungnya.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih, transisi kekuasaan yang terjadi di Afghanistan telah menjadi perhatian publik dunia, di mana Taliban merebut Kabul dari pemerintahan sah sebelumnya di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk mendapatkan pengakuan.

“Taliban harus memenuhi harapan masyarakat internasional untuk pembentukan pemerintah inklusif berdasarkan etnis, melawan terorisme dan kebebasan warga negara,” kata Zakharova.

Sementara itu, sejumlah pengamat internasional menilai bahwa untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung, Afghanistan perlu diakui oleh dunia.

“(Rakyat) membayar harga dari tidak diakuinya pemerintah Afghanistan. Inklusivitas dan pemerintahan partisipatif adalah keinginan semua warga Afghanistan,” kata seorang pengamat bernama Fazal Hadi Wazin, seperti dikabarkan TOLO News.

“Jika pemerintah tidak inklusif, itu akan kehilangan dukungan rakyat," sambungnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya