Presiden Korea Selatan Moon Jaein ketika menghadiri KTT Ke-22 ASEAN/Ist
SALUT pada perhatian, dan kepedulian Korea Selatan pada Indonesia, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lihatlah. Negeri Ginseng itu, mengangkat isu kesehatan dalam pertemuan dengan ASEAN pada Selasa (26/10/2021) malam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan ini, Korsel menyampaikan inisiatif ASEAN-ROK Public Health and Vaccine.
Secara umum dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 ASEAN-Korea Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo itu, menghasilkan 5 outcome documents penting bagi dua belah pihak.
Di antaranya, mengenai Progress Report on the Implementation of the ASEAN-Republic of Korea Plan of Action to Implement the Joint Vision Statement for Peace, Prosperity and Partnership (2021-2025); Progress Report on the Implementation of the ASEAN-Korea FTA (AKFTA); dan Progress Report on ASEAN-Korea Economic Cooperation Projects.
Sedangkan Korsel menyampaikan 3 isu penting. Pertama, mengenai kesehatan (inisiatif ASEAN-ROK for Public Health and Vaccines). Kedua, ekonomi (travel bubble dan saling pengakuan terhadap sertifikat vaksin), dan ketiga, pertahanan dan keamanan (kerja sama mengatasi ancaman non tradisional seperti kejahatan lintas batas, ancaman siber bencana alam dan perubahan iklim).
Dalam jumpa pers, keesokan harinya, Rabu (27/10/2021), Menlu Retno Marsudi mengatakan, inisiatif yang diusung Korsel ini diharapkan menjadi katalis agar memperkuat kerja sama kesehatan kawasan.
"Korea juga mendukung upaya ASEAN mengembalikan stabilitas dan demokrasi di Myanmar dan penyelesaian isu di LCS secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional," kata Menlu Retno.
Retno Marsudi mengungkapkan, kemitraan ASEAN dan Republic of Korea (ROK) pertama kali dibentuk pada November 1989. Sejak 2010, kemitraan ASEAN-ROK menjadi strategic partnership. Pada pertemuan yang diselenggarakan secara virtual ini dihadiri para Pemimpin 9 negara ASEAN dan Presiden Moon Jae-in dari Korea Selatan.
Pesan utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ini adalah pentingnya bagi kerja sama ASEAN-Korea Selatan untuk fokus pada ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau) dan ekonomi digital.
Sedangkan Korsel menyampaikan 3 isu penting. Pertama, mengenai kesehatan (inisiatif ASEAN-ROK for Public Health and Vaccines). Kedua, ekonomi (travel bubble dan saling pengakuan terhadap sertifikat vaksin), dan ketiga, pertahanan dan keamanan (kerja sama mengatasi ancaman non tradisional seperti kejahatan lintas batas, ancaman siber bencana alam dan perubahan iklim).
Korsel juga mendukung upaya ASEAN mengembalikan stabilitas dan demokrasi di Myanmar dan penyelesaian isu di LCS secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.
Apa yang berlangsung dalam KTT ASEAN-Korea Selatan ini, makin mengukuhkan betapa Korsel sangat memperhatikan Indonesia, dan negara-negara di kawasan ASEAN. Meski pun Korsel bukan anggota komunitas negara-negara di Asia Tenggara itu, tetapi turut terlibat dalam kawasan. Bantuan alat-alat medik di tengah pandemi Covid-19 kepada Indonesia melalui Kedubes Korsel di Jakarta, jelas menandai betapa eratnya hubungan kedua negara.
Jauh sebelum itu, ketika awal pandemi virus Corona (Covid-19) melanda Indonesia, kolaborasi kedua negara Indonesia-Korsel sudah terjalin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melangsungkan courtesy call, Senin (6/4/2021), dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan (Korsel) Yoo Myung Hee. Dalam pertemuan secara online itu keduanya sepakat berkolaborasi dalam memerangi pandemi Covid-19.
Menko Airlangga ketika itu, mengatakan, kondisi Covid-19 ini menyatukan negara-negara di seluruh dunia yang mengalami kejadian sama. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama lebih kuat lagi untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan memitigasi pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial.
Kita berharap di masa mendatang, hubungan kedua negara RI-Korsel, termasuk dengan ASEAN, makin erat saja. Dengan semangat seperti itu, perdamaian kawasan ini, bakal sangat berarti bagi terciptanya perdamaian dunia, yang menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memeliharanya.
Penulis adalah Anggota BKSAP DPR RI 2014-2019
