JAKI Dorong PBB Soroti Peran Penting Civil Society

Suara dari kelompok masyarakat perlu mendapat perhatian di ranah PBB. Hal itulah yang didorong oleh Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI). Dalam sebuah pernyataan terbaru yang diterima redaksi pada Selasa (26/10), JAKI menyoroti soal pencapaian terbaru yang diraih oleh PBB dan Global People’s Assembly baru-baru ini terkait dengan kesepakatan material dalam pembangunan tatanan global yang inklusif.

Meski begitu JAKI menilai, pencapaian ini belum lah cukup. Oleh karena itu, JAKI mendorong agar elemen terkuat kelima dari demokrasi, yakni "people", atau masyarakat bisa berdiri dengan tegak dan kokoh dengan empat elemen lainnya, yakni eksekutif, legislatif, judisial dan media massa.

Dalam pernyataannya, JAKI mendorong agar PBB segera menerapkan tiga keputusan penting yang akan dicatat oleh sejarah, bukan hanya secara de faco, tapi juga secara de jure. Ketiga hal yang dimaksud itu adalah, pertama membangun Majelis Parlementer Perserikatan Bangsa Bangsa atau UN Parlementary Assembly (UNPA). Ini adalah usulan organ tambahan di PBB yang memungkinkan partisipasi anggota legislatif negara anggota dan pemilihan umum langsung anggota UNPA oleh masyarakat dunia.

Kedua, menetapkan Inisiatif Warga Dunia PBB (UNWCI). UNWCI akan memungkinkan warga dunia untuk memiliki dampak yang lebih besar pada keputusan global. Idenya adalah jika sejumlah warga dunia mendukung inisiatif yang diluncurkan oleh warga negara lainnya, maka badan-badan PBB seperti Majelis Umum atau Dewan Keamanan harus memasukkan item tersebut ke dalam agenda mereka dan memberikan panggung bagi perwakilan dari inisiatif itu. Ketiga, mendorong hadirnya perwakilan khusus civil society di PBB.

JAKI menilai, ketiga hal itu penting untuk pembangunan "yurisdiksi baru" bagi masyarakat global serta memperkuat tiga hal dasar dalam reformasi PBB, yakni eksistensi lima negara anggota tetap PBB, menyediakan tempat khusus bagi kekuatan rakyar (people's power) dalam struktur formal di organisasi PBB serta mendorong transformasi dari "Globalization" ke "Multinational Global World Order" sebagai perwujudan dari prinsip multilateral yang berkelanjutan.