Berita

Dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Net

Politik

Pernyataan Menag Yaqut Merupakan Bentuk Kesombongan Diri yang Perlu Dievaluasi

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 10:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diharapkan untuk melakukan muhasabah diri atas pernyataan diskriminatif yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan wajar jika NU memanfaatkan Kemenag.

Menurut dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pernyataan itu tidak tepat dan cenderung diskriminatif. Karena tidak tepat dan diskriminatif itu pula, katanya, PBNU melalui Sekjen Helmy Faishal Zaini sudah merespons ucapan Yaqut tersebut.

"Nah, mestinya Yaqut mengevalusi diri. Jangan buat pernyataan yang kontroversi dan blunder buat dirinya dan Kemenag," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin siang (25/10).


Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan mantan Ketua Umum GP Anshor itu untuk memperbaiki kementerian yang dipimpinnya. Bukan dengan arogansinya yang mewajarkan jika NU memanfaatkan Kemenag.

Pasalnya, Kemenag juga menjadi salah satu Kementerian yang menjadi sarang korupsi. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018 yang akhirnya menjebloskan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ke jeruji besi.   

"Pernyataan Yaqut "Wajar NU manfaatkan Kemenag”, itu bentuk kesombongan diri yang perlu dikoreksi dan dievaluasi," kata Ujang Komarudin.

"Perbaiki saja kinerja Kemenag dengan bagus. Karena di Kemenag menjadi salah satu Kementerian yang banyak korupsinya," imbuhnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya