Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Demokrat Ke Hasto: Fokus Saja Cari Harun Masiku

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diminta lebih fokus pada kasus hukum yang menyeret nama partainya dibanding menjelek-jelekkan era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons klaim kerja Presiden Jokowi lebih baik dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu yang disinggung Kamhar adalah kasus bekas caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini tak kunjung ditangkap.


"Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (25/10).

Hal itu lebih elegan dibanding dengan menyerang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kamhar, pernyataan Hasto tersebut terlalu arogan dan tidak berbasis data fakta ilmiah ketika membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era SBY.

"Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan ngawur. Dia melecehkan kewarasan publik dan mempertontonkan kedunguan yang nyata," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin pagi (25/10).

Untuk menilai capaian pemerintahan SBY, kata Kamhar, Hasto tidak usah repot-repot melakukan studi komparasi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY.

"Pemerintahan Pak SBY berhasil melunasi utang ke IMF, sementara yang sekarang tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang sejarah republik berdiri!" cetusnya.

Lalu, pengangkatan jutaan tenaga honorer menjadi PNS, sementara pemerintah sekarang terus menebar janji yang belum ditunaikannya itu hingga mulut berbusa-busa tapi nihil realisasi soal nasib honorer.

"Di masa Pak SBY setiap tahun PNS mengalami kenaikan gaji yang memberikan efek tular pada perekonomian, sementara yang sekarang tidak demikian," tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya