Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Demokrat Ke Hasto: Fokus Saja Cari Harun Masiku

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diminta lebih fokus pada kasus hukum yang menyeret nama partainya dibanding menjelek-jelekkan era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons klaim kerja Presiden Jokowi lebih baik dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu yang disinggung Kamhar adalah kasus bekas caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini tak kunjung ditangkap.


"Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (25/10).

Hal itu lebih elegan dibanding dengan menyerang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kamhar, pernyataan Hasto tersebut terlalu arogan dan tidak berbasis data fakta ilmiah ketika membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan era SBY.

"Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan ngawur. Dia melecehkan kewarasan publik dan mempertontonkan kedunguan yang nyata," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin pagi (25/10).

Untuk menilai capaian pemerintahan SBY, kata Kamhar, Hasto tidak usah repot-repot melakukan studi komparasi antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan SBY.

"Pemerintahan Pak SBY berhasil melunasi utang ke IMF, sementara yang sekarang tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang sejarah republik berdiri!" cetusnya.

Lalu, pengangkatan jutaan tenaga honorer menjadi PNS, sementara pemerintah sekarang terus menebar janji yang belum ditunaikannya itu hingga mulut berbusa-busa tapi nihil realisasi soal nasib honorer.

"Di masa Pak SBY setiap tahun PNS mengalami kenaikan gaji yang memberikan efek tular pada perekonomian, sementara yang sekarang tidak demikian," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya