Berita

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Politik

PDIP Tak Tentukan Capres Hasil Survei, Orang Dekat Mega Ungkit Kepemimpinan SBY

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 18:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beberapa tokoh politik memiliki elektabilitas cukup tinggi di sejumlah lembaga survei, tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Namun, PDI Perjuangan ternyata tidak menjadikan hasil lembaga survei sebagai patokan dalam menentukan calon pemimpin untuk Pilpres 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memaparkan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tidak bisa memutuskan berdasarkan hasil survey semata karena memiliki mekanisme.


Selain itu, setiap calon pemimpin yang mengikuti kontestasi harus melalui kaderisasi kepemimpinan masyarakat, terjun ke tengah rakyat, dan setelah melalui berbagai ujian kepemimpinan, khususnya ketika dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit namun baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Sebagai contoh, Hasto menyebutkan keputusan yang diambil Megawati ketika menentukan capres dan cawapres pada tahun 2014 dan 2019 yang lalu.

"Tolak ukur seorang pemimpin bangsa dan negara tidaklah semata-mata dari survei," ujar Hasto  di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).

Hasto menilai banyaknya pengalaman yang keliru ketika mengambil keputusan berdasarkan semata-mata hasil survei. Dia mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam survei sebelum Pilpres sangat tinggi, tetapi saat ini dipertanyakan legacy apa dari kepemimpinan Beliau.

"Ini menjadi pendidikan politik bagi kami bahwa kami mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, keputusan meskipun pahit. Kami bukan mencari pemimpin yang menyenangkan semua pihak, tetapi yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara," kata dia.

Menurut alumnus UGM itu, seorang presiden harus bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya di masa depan.Selain itu, juga harus berani tampil menghadapi tantangan internasional, seperti ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah, kemudian beban dari kebijakan fiskal terhadap utang akibat akumulasi pinjaman luar negeri di masa lalu, dan juga akibat pandemi.

"Itu semua menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang. Pemimpin harus dipersiapkan sebaik-baiknya," imbuh Hasto.

Maka dari itu, Hasto menegaskan bahwa urusan copras capres akan dipertimbangkan secara matang oleh PDIP melalui kontemplasi melihat rekam jejak calon, kepribadian, kemampuan teknokrasi dan sejumlah hal lainnya.

"Namun yang pasti, Bu Megawati selalu berdialog dan mencari pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya