Berita

akil Ketua MPR RI, Syarief Hasan/Repro

Politik

Syarief Hasan: Wartawan Punya Peran Penting Dalam Penyampaian Informasi Terkait PPHN

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana MPR RI untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 mendapat perhatian publik. Salah satu agenda amandemen yaitu untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama baru Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengatakan, perhatian publik yang tidak sedikit memberikan kritik, salah satu sebabnya adalah tidak utuhnya informasi yang sampai ke masyarakat, baik dari pandangan pemerintah ataupun pandangan politik parlemen itu sendiri.

Bagi Syarief Hasan, satu pilar dalam demokrasi yakni pekerja pers atau wartawan yang menjadi jembatan atau penyambung informasi diantara pemerintah dan parlemen untuk bisa dipahami masyarakat.


"Saya menilai bahwa peran wartawan di sini sangat esensial sekali dan sangat utama," kata Syarief Hasan dalam pembukaan Press Gathering MPR RI bertema 'Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional' di Trans Convention Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

Dikatakan politisi senior Partai Demokrat ini, ada dua unsur utama dalam proses amandemen dan pembentukan PPHN, yakni pemerintah dan parlemen. Menurutnya, wartawan harus bisa memberikan pemahaman yang berimbang pada masyarakat untuk kemudian memberikan penilaian pada rencana tersebut.

"Terutama dalam menjembatani tentang pandangan-pandangan yang disampaikan stakeholders kepada MPR dan sekaligus kira-kira alternatif pandangan yang sudah dilakukan pendalaman oleh DPR, untuk disampaikan kembali pada masyarakat," terangnya.

Dua fungsi dan tugas itu, menurut Syarief, akan menjadi beban wartawan. Sehingga, diharapkan segala informasi yang muncul sebagai pandangan pemerintah ataupun parlemen harus disampaikan dengan utuh, supaya dipahami secara utuh oleh masyarakat.

"Manakala komunikasi itu tidak utuh ataupun sedikit biasa mengalami pembiasan, maka pesan tersebut tidak sampai secara utuh," pungkasnya.

Turut hadi dalam acara ini Wakil Ketua MPR RI mewakili Fraksi PPP Arsul Sani, anggota MPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah, anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya