Berita

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024/RMOL

Politik

Direktur PPI: Ikuti Siklus, Jangan Banyak Manuver Otak-atik Tanggal Pemilu 2024

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tarik ulur penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 seharusnya tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, berdebat soal tanggal pencoblosan adalah hal tidak terlalu penting.

"Soal penentuan tanggal Pemilu Serentak, saya kira tidak perlu banyak bermanuverlah. Itu kan hal teknis tidak terlampau penting," ujar Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/10).


Adi mengatakan, sebaiknya penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024 mengikuti siklus pencoblosan lima tahunan yang sudah ada sebelumnya. Yakni, jika tidak digelar bulan Mei, bisa digelar bulan April.

"Enggak usah utak-atik dan dirombak, cukup yang sudah pakem sesuai tanggal itu ya tinggal disahkan, jadi enggak usah banyak gaya juga, buang-buang energi," terangnya.

Saat ditekankan apakah siklus itu sudah tepat dengan usulan pemerintah yaki 15 Mei, Adi mengamini.

"Iya di Mei, ngapain sih terlalu banyak manuver yang tidak penting banget," pungkasnya.

Masih ada dualisme soal penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024. KPU RI sebagai penyelenggara, menyampaikan usulan 21 Februari. Belakangan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan usulan terbaru bahwa pencoblosan Pemilu Serentak akan digelar tanggal 15 Mei.

Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya