Berita

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024/RMOL

Politik

Direktur PPI: Ikuti Siklus, Jangan Banyak Manuver Otak-atik Tanggal Pemilu 2024

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tarik ulur penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 seharusnya tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, berdebat soal tanggal pencoblosan adalah hal tidak terlalu penting.

"Soal penentuan tanggal Pemilu Serentak, saya kira tidak perlu banyak bermanuverlah. Itu kan hal teknis tidak terlampau penting," ujar Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/10).


Adi mengatakan, sebaiknya penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024 mengikuti siklus pencoblosan lima tahunan yang sudah ada sebelumnya. Yakni, jika tidak digelar bulan Mei, bisa digelar bulan April.

"Enggak usah utak-atik dan dirombak, cukup yang sudah pakem sesuai tanggal itu ya tinggal disahkan, jadi enggak usah banyak gaya juga, buang-buang energi," terangnya.

Saat ditekankan apakah siklus itu sudah tepat dengan usulan pemerintah yaki 15 Mei, Adi mengamini.

"Iya di Mei, ngapain sih terlalu banyak manuver yang tidak penting banget," pungkasnya.

Masih ada dualisme soal penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024. KPU RI sebagai penyelenggara, menyampaikan usulan 21 Februari. Belakangan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan usulan terbaru bahwa pencoblosan Pemilu Serentak akan digelar tanggal 15 Mei.

Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya