Berita

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi/Net

Politik

Tes PCR Diwajibkan kepada Penumpang Pesawat, Athari: Jangan Sampai Ada Mafia!

JUMAT, 22 OKTOBER 2021 | 20:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemberlakuan syarat hasil negatif tes PCR bagi penumpang pesawat dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021 dipertanyakan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi.

Athari menganggap tidak tepat kebijakan baru yang tertuang di dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 53/2021, hingga Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 21/2021, karena mewajibkan penumpang pesawat yang sudah divaksin tetap membawa hasil tes negatif PCR.

"Saya rasa kebijakan ini mulai keliru, kenapa penumpang pesawat yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua harus PCR," ujar Athari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (21/10).


Menurut anggota Komisi V DPR RI itu, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman dan siap dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi Covid-19 karena sudah dilengkapi dengan HEPA (High Efficiency Particulate Air) dan pemberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat di bandara.

"Jika dibandingkan dengan alat transportasi seperti bus, kereta api dan lainnya, saya rasa pesawat adalah yang paling aman dan siap dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.

Di samping itu, dirinya juga menilai pemberlakuan tes PCR bakal memberatkan masyarakat dan berpotensi pada penurunan jumlah penumpang serta kerugian maskapai.

"Menurunkan jumlah penumpang pesawat dan bisa-bisa maskapai terus merugi," imbuhnya.

Legislator PAN asal Sumatera Barat ini juga mewanti-wanti pemberlakuan tes PCR ini hanya dijadkan ladang bisnis oleh segelintir orang. Sehingga dia melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik terhadap kebijakan pemberlakuan PCR sebagai syarat naik pesawat ini.

"Jangan sampai ada mafia yang bermain dalam kebijakan ini," katanya.

Maka dari itu, Athari menyatakan menolak kebijakan PCR bagi penumpang pesawat rute domestic diberlakukan, walau sudah divaksin dua kali.

"Saya minta agar pemerintah merevisi kembali dengan mempertimbangkan banyak aspek," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya