Berita

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi/Net

Politik

Tes PCR Diwajibkan kepada Penumpang Pesawat, Athari: Jangan Sampai Ada Mafia!

JUMAT, 22 OKTOBER 2021 | 20:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemberlakuan syarat hasil negatif tes PCR bagi penumpang pesawat dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021 dipertanyakan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi.

Athari menganggap tidak tepat kebijakan baru yang tertuang di dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 53/2021, hingga Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 21/2021, karena mewajibkan penumpang pesawat yang sudah divaksin tetap membawa hasil tes negatif PCR.

"Saya rasa kebijakan ini mulai keliru, kenapa penumpang pesawat yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua harus PCR," ujar Athari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (21/10).


Menurut anggota Komisi V DPR RI itu, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman dan siap dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi Covid-19 karena sudah dilengkapi dengan HEPA (High Efficiency Particulate Air) dan pemberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat di bandara.

"Jika dibandingkan dengan alat transportasi seperti bus, kereta api dan lainnya, saya rasa pesawat adalah yang paling aman dan siap dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.

Di samping itu, dirinya juga menilai pemberlakuan tes PCR bakal memberatkan masyarakat dan berpotensi pada penurunan jumlah penumpang serta kerugian maskapai.

"Menurunkan jumlah penumpang pesawat dan bisa-bisa maskapai terus merugi," imbuhnya.

Legislator PAN asal Sumatera Barat ini juga mewanti-wanti pemberlakuan tes PCR ini hanya dijadkan ladang bisnis oleh segelintir orang. Sehingga dia melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik terhadap kebijakan pemberlakuan PCR sebagai syarat naik pesawat ini.

"Jangan sampai ada mafia yang bermain dalam kebijakan ini," katanya.

Maka dari itu, Athari menyatakan menolak kebijakan PCR bagi penumpang pesawat rute domestic diberlakukan, walau sudah divaksin dua kali.

"Saya minta agar pemerintah merevisi kembali dengan mempertimbangkan banyak aspek," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya