Berita

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) baru-baru ini menyoroti soal penangkapan lebih dari 100 orang pengunjuk rasa anti-kudeta yang sebelumnya sempat dibebaskan/Net

Dunia

Baru Dibebaskan, 110 Tahanan Anti-Junta Militer Myanmar Kembali Masuk Bui

JUMAT, 22 OKTOBER 2021 | 12:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar masih belum lepas dari sorotan. Kelompok pemantau HAM lokal, yakni Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) baru-baru ini menyoroti soal penangkapan lebih dari 100 orang pengunjuk rasa anti-kudeta yang sebelumnya sempat dibebaskan.

Awal pekan ini, junta militer mengumumkan akan membebaskan lebih dari 5.000 orang selama tiga hari festival Buddha Thadingyut. Ribuan orang ini ditangkap karena terlibat aksi unjuk rasa yang menentang kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Jumlah sebenarnya dari mereka yang dibebaskan di seluruh negeri sulit untuk diverifikasi. Namun, hanya selang beberapa hari, sekitar 110 orang yang telah dibebaskan itu kembali ditangkap oleh junta militer.


"Beberapa ditangkap kembali segera setelah mereka tiba di rumah," begitu keterangan yang dirilis AAPP pada Kamis (21/10).

"Beberapa orang lain diberitahu bahwa mereka ada dalam daftar yang dibebaskan, dibawa ke pintu masuk penjara, hanya untuk dibawa kembali ke penjara dengan tuduhan tambahan," sambung penyataan yang sama.

Sebenarnya, pembebasan tahanan semacam itu sudah pernah dilakukan juga sebelumnya oleh junta militer Myanmar. Pada Juni lalu, junta militer membebaskan lebih dari 2.000 pengunjuk rasa anti-kudeta dari penjara di seluruh negeri, termasuk wartawan yang kritis terhadap pemerintah militer.

Di sisi lain, negara-negara tetangga yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tetap menaruh perhatian besar pada perkembangan yang terjadi di Myanmar. ASEAN baru-baru ini sepakat untuk mengecualikan pemimpin junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak blok 10 negara yang akan datang karena keraguan tentang komitmennya untuk meredakan krisis berdarah itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya