Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI Tidak Ingin Keberangkatan Jemaah Umrah Perdana Terkendala

JUMAT, 22 OKTOBER 2021 | 07:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta segera mempersiapkan teknis keberangkatan perdana jemaah umrah ke Mekkah, yang telah resmi dibuka untuk jemaah asal Indonesia. Jemaah perdana ini rencananya akan diberangkatkan pada November 2021.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ingin keberangkatan ini dipersiapkan dengan baik. Pemerintah, harapnya, fokus pada hal ini.

“Jangan sampai ada satu kendala apapun dalam pelaksanaannya," tutur LaNyalla kepada wartawan, Jumat (22/10).


Menurutnya, hal utama dan pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam persiapan tersebut adalah mengenai vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson (J&J).

"Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jemaah umrah," tutur dia.

Senator asal Jawa Timur itu mengakui pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan musim biasanya. Sebab, ada beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diutamakan kepada para jemaah yang berbeda dengan situasi normal.

"Untuk itu, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang dan penuh kedisiplinan," paparnya.

LaNyalla meminta kepada para calon jemaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana adalah pemilik agen perjalanan terlebih dahulu, agar pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.

Dikatakannya, persiapan itu penting agar perjalanan umrah jemaah Indonesia tak mengalami kendala apapun. Persiapan itu menjadi filter untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi.

"Gelombang ketiga Covid-19 ini masih mengintai. Dia bisa terjadi kapan saja. Maka, keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah harus diperhatikan dengan baik," ujar dia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya