Aksi unjuk rasa BEM SI wilayah Jabar di depan Gedung DPRD Jabar/RMOLJabar
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama dua tahun terakhir menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabar. Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat.
Korwil BEM SI Jabar, Jairus Usup Widodo mengatakan, sistem pemerintahan selama rezim Jokowi berubah dari demokrasi menjadi oligarki. Banyak kebijakan tidak pro rakyat, UU yang bermasalah, perusakan lingkungan, dan eksploitasi alam berlebihan.
"Kami melaksanakan aksi hari ini untuk mengingatkan, memberikan tuntutan atas apa yang telah dilakukan oleh rezim berkuasa hari ini," kata Jairus yang kerap dipanggil Edo di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (21/10), dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Menurutnya, kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi gagal menjalankan pemerintahan dan melaksanakan amanat rakyat. Karena itu, pihaknya memberikan 10 tuntutan untuk mengevaluasi yang telah dilakukan pemerintah.
Tuntutan BEM SI Wilayah Jabar terdiri dari jaminan kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakan marwah akademik; percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat; cabut UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya; revisi pasal-pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan tuntaskan pelanggaran berat HAM, berkomitmen, melindungi, dan menghormati HAM.
Kemudian, hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil; penuhi hak-hak tenaga kesehatan (nakes) dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya; hentikan segala bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah; deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reforma agraria sejati, serta evaluasi total kabinet Indonesia Maju.
Tuntutan tersebut dilayangkan sebagai bentuk evaluasi kabinet yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf. Pasalnya, selama rezim penguasa saat ini telah terjadi berbagai kemunduran dari aspek-aspek yang dijadikan tuntutan BEM SI Wilayah Jabar.
"Seperti kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, UU bermasalah, kebebasan berpendapat dan demokrasi, serta masalah kesehatan, dan lingkungan," tuturnya.
Dengan demikian, BEM SI Wilayah Jabar meminta pemerintah segera melaksanakan sepuluh tuntutan tersebut karena pemerintahan saat mengalami kemunduran.
"Perbaiki atau mundur!" tegasnya.
Dalam aksi tersebut DPRD Jabar menandatangani nota kesepakatan dari BEM SI Wilayah Jabar untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Adapun yang menandatangani nota tersebut antara lain Sekretaris Komisi I, Sadar Muslihat; anggota Komisi IV, Daddy Rohanady, dan Ketua Komisi V, Abdul Harris Bobihoe. Ketiganya ditunjuk sebagai penjamin dari nota kesepakatan itu.
