Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Pertempuran Banteng Vs Celeng Rekayasa Meningkatkan Elektoral PDIP?

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu banteng vs celeng di internal PDI Perjuangan dinilai hanya upaya rekayasa politik untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Banteng direpresentasikan untuk kader PDIP yang memilih Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Sedangkan celeng untuk kader PDIP yang memilih Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.

"Perseteruan celeng vs banteng hanya rekayasa untuk meningkatkan elektabilitas PDIP dan Puan Maharani?" tanya pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis siang (21/10).


Bagi Jamiluddin, pandangan tersebut tidak mendasar karena sangat berisiko bagi PDIP. Mengerek elektoral dengan isu celeng vs banteng sama saja tindakan bunuh diri bagi PDIP dan Puan Maharani.

Kasus celeng vs banteng sangat tidak menguntungkan bagi Puan. Sebab, Puan diposisikan sebagai pihak yang didukung kekuatan struktural partai.

"Posisi ini dikesankan sangat berkuasa yang menindas celeng, termasuk tentunya Ganjar," katanya.

Celeng dan Ganjar justru diposisikan sebagai yang lemah dan dizolimi oleh kekuatan struktural. Bahkan sosok Puan diposisikan seolah turut menzolimi Ganjar dan celeng.

"Jadi, dalam perseteruan celeng dan banteng terdapat pihak penindas dan pihak yang ditindas. banteng dan Puan digambarkan pihak penindas, sementara celeng dan Ganjar pihak yang tertindas," tuturnya.

Dalam budaya politik Indonesia, pihak penindas kerap dijauhi oleh pemilih. Mereka ini dianggap jahat dan karenanya akan dijauhi. Sedangkan pihak yang ditindas justeru kerap mendapat simpati dari masyarakat. Mereka ini umumnya akan dibela dan didukung para pemilih.

"Karena itu, sulit membayangkan bila celeng vs banteng sengaja diciptakan untuk meningkatkan elektabilitas PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya