Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Pertempuran Banteng Vs Celeng Rekayasa Meningkatkan Elektoral PDIP?

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu banteng vs celeng di internal PDI Perjuangan dinilai hanya upaya rekayasa politik untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Banteng direpresentasikan untuk kader PDIP yang memilih Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Sedangkan celeng untuk kader PDIP yang memilih Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.

"Perseteruan celeng vs banteng hanya rekayasa untuk meningkatkan elektabilitas PDIP dan Puan Maharani?" tanya pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis siang (21/10).


Bagi Jamiluddin, pandangan tersebut tidak mendasar karena sangat berisiko bagi PDIP. Mengerek elektoral dengan isu celeng vs banteng sama saja tindakan bunuh diri bagi PDIP dan Puan Maharani.

Kasus celeng vs banteng sangat tidak menguntungkan bagi Puan. Sebab, Puan diposisikan sebagai pihak yang didukung kekuatan struktural partai.

"Posisi ini dikesankan sangat berkuasa yang menindas celeng, termasuk tentunya Ganjar," katanya.

Celeng dan Ganjar justru diposisikan sebagai yang lemah dan dizolimi oleh kekuatan struktural. Bahkan sosok Puan diposisikan seolah turut menzolimi Ganjar dan celeng.

"Jadi, dalam perseteruan celeng dan banteng terdapat pihak penindas dan pihak yang ditindas. banteng dan Puan digambarkan pihak penindas, sementara celeng dan Ganjar pihak yang tertindas," tuturnya.

Dalam budaya politik Indonesia, pihak penindas kerap dijauhi oleh pemilih. Mereka ini dianggap jahat dan karenanya akan dijauhi. Sedangkan pihak yang ditindas justeru kerap mendapat simpati dari masyarakat. Mereka ini umumnya akan dibela dan didukung para pemilih.

"Karena itu, sulit membayangkan bila celeng vs banteng sengaja diciptakan untuk meningkatkan elektabilitas PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya