Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Pertempuran Banteng Vs Celeng Rekayasa Meningkatkan Elektoral PDIP?

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu banteng vs celeng di internal PDI Perjuangan dinilai hanya upaya rekayasa politik untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Banteng direpresentasikan untuk kader PDIP yang memilih Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Sedangkan celeng untuk kader PDIP yang memilih Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024.

"Perseteruan celeng vs banteng hanya rekayasa untuk meningkatkan elektabilitas PDIP dan Puan Maharani?" tanya pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis siang (21/10).


Bagi Jamiluddin, pandangan tersebut tidak mendasar karena sangat berisiko bagi PDIP. Mengerek elektoral dengan isu celeng vs banteng sama saja tindakan bunuh diri bagi PDIP dan Puan Maharani.

Kasus celeng vs banteng sangat tidak menguntungkan bagi Puan. Sebab, Puan diposisikan sebagai pihak yang didukung kekuatan struktural partai.

"Posisi ini dikesankan sangat berkuasa yang menindas celeng, termasuk tentunya Ganjar," katanya.

Celeng dan Ganjar justru diposisikan sebagai yang lemah dan dizolimi oleh kekuatan struktural. Bahkan sosok Puan diposisikan seolah turut menzolimi Ganjar dan celeng.

"Jadi, dalam perseteruan celeng dan banteng terdapat pihak penindas dan pihak yang ditindas. banteng dan Puan digambarkan pihak penindas, sementara celeng dan Ganjar pihak yang tertindas," tuturnya.

Dalam budaya politik Indonesia, pihak penindas kerap dijauhi oleh pemilih. Mereka ini dianggap jahat dan karenanya akan dijauhi. Sedangkan pihak yang ditindas justeru kerap mendapat simpati dari masyarakat. Mereka ini umumnya akan dibela dan didukung para pemilih.

"Karena itu, sulit membayangkan bila celeng vs banteng sengaja diciptakan untuk meningkatkan elektabilitas PDIP," demikian Jamiluddin.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya