Berita

Gurubesar Hukum Internasional Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Tidak Elok Jika Turki Sudah Mengusulkan Nama Jalan Lalu Ditolak

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penolakan Indonesia atas rencana pemberian nama Jalan di Jakarta dengan nama tokoh dari Turki dinilai tidak elok. Apalagi dalam konteks ini, Indonesia menawarkan pemerintah Turki untuk menominasikan salah satu nama.

Rencana pemberian nama ini sendiri merupakan bagian dari tata krama diplomatik. Di mana pemerintah Turki telah memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Presiden RI pertama, Ir Soekarno. Indonesia lantas memberikan nama jalan di DKI Jakarta sesuai dengan yang dikehendaki Turki.

Adapun belakangan nama yang muncul terdengar adalah pendiri Turki, Mustafa Kemal Ataturk.
 

 
"Kalau pemerintah menawarkan Turki untuk menominasi nama, lalu Turki sudah memberikan, kemudian kita tolak, tentu secara diplomatis ini tidak elok," ujar Gurubesar Hukum Internasional Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada wartawan, Rabu (20/10).

Bagi Hikmahanto, ada kebiasaan di dalam hubungan diplomasi untuk bertukar nama tokoh satu negara. Tujuannya, untuk menghargai tokoh dari negara sahabat.

Hikmahanto memastikan bahwa hal ini merupakan hal yang lumrah dan tidak melanggar aturan.

“Keuntungannya adalah persahabatan semakin erat," ujarnya.

Di satu sisi, Hikmahanti menilai bahwa penolakan dari masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi. Hanya saja, dalam konteks ini pemerintah memegang kendali.

“Jadi pemerintah lah yang menentukan. Bisa saja pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat, tapi bisa juga tidak," katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya