Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Menko Mahfud Urai Konteks Pernyataan 86 Persen Koruptor Adalah Lulusan Perguruan Tinggi

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal 86 persen koruptor adalah lulusan perguruan tinggi terus menuai kontroversi.

Teranyar pernyataan itu dikecam oleh mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Dia mempertanyakan alasan Mahfud menyalahkan lulusan perguruan tinggi. Termasuk data tentang persentase koruptor berdasarkan tingkat lulusan pendidikan.

Apakah, katanya, Mahfud mampu menjamin bahwa mayoritas rakyat Indonesia cukup lulusam SMA, sehingga Indonesia bisa lepas dari korupsi.


Menurutnya, sebagai seorang gurubesar, Mahfud MD telah melakukan demotivasi rakyat Indonesia dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.

“Berapa persen lulusan perguruan tinggi yang jadi koruptor? Yang pasti 100 persen koruptor adalah orang yang punya kekuasaan. 100 persen koruptor adalah rampok/begal penyengsara rakyat,” tuturnya, Kamis (21/10).

Kritik dari Alvin Lie ini lantas ditanggapi Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya. Pada intinya, mantan Ketua MK itu menerangkan bahwa Alvin Lie telah lepas kontes dari keutuhan statementnya.

Duduk perkaranya, terjadi saat Mahfud mengisi kuliah umum tentang peran perguruan tinggi dalam penguatan wawasan kebangsaan di Universitas Semarang (USM), Rabu (20/10).

Saat itu, Mahfud mengatakan bahwa berdasar data yang dimiliki, 86 persen koruptor lulusan PT sehingga PT didakwa gagal mendidik.

“Namun sebenarnya kemajuan Indonesia di berbagai bidang karena PT,” ujarnya.

Mahfud menekankan, PT adalah salah satu pintu kemajuan bangsa. Karena banyak PT, Indonesia punya ahli di berbagai bidang.

Tapi akibat sampingnya, pelaku korupsi banyak yang lulusan PT. Maka penguatan wawasan kebangsaan di PT sangat penting.

“Itu konteksnya,” tegas Mahfud MD.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya