Berita

Ekonom senior Fuad Bawazier/Net

Politik

Kritisi Pasal 16 B Dalam UU HPP, Fuad Bawazier: UU Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 01:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan Pasal 16 b dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinilai sebagai upaya pemerintah menunjukkan kekuasaan mereka. Pasal 16 b cenderung memihak konglomerat dan menekan rakyat jelata.

Pasal 16 b dalam UU HPP seperti memberi jalan bagi para pebisnis untuk bernegosiasi dengan pemerintah mengenai pajak yang harus mereka bayar.

"Sehingga orang dengan berbisnis ini nanti ruangan lahan bisnis ini nego ini, nanti asosiasi ini minta begini, ya potensinya kira-kira tidak akan banyak menambah kekuatan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dalam pajak, karena lobi-lobinya akan kuat. Kan pemerintah enak kalau lobi-lobinya pasti, ya kan?" ujar ekonom Fuad Bawazier dalam acara diskusi virtual Partai Gelora dengan tema "APBN di Tengah Himpitan Pajak dan Utang Negara", Rabu (20/10).


"Ini kena ini, tidak kena ini sekian, ini sekian, seperti UU yang lama masih lebih bagus itu yak kan,” sambungnya.

Menurut Fuad, dampak dari Pasal 16 b UU HPP ini akan sangat dahsyat. Sebab, para penguasa seperti diberi peluang untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Sehingga cenderung akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tengah berkuasa.

"Tapi ini dahsyat betul ini nanti. Bisa bernegosiasi, ya kalau buat nyari duit penguasa juga bisa, politisi mau cari duit bisa, tinggal lobi-lobi aja, sama kuat-kuatan di mana gitu lho. Jadi bisnis yang luar biasa,” terangnya.

Ditambahkan Fuad, pihak-pihak yang bisa merundingkan pajaknya dengan pemerintah sudah pasti orang-orang atau asosiasi kuat yang memang punya kedekatan dengan kekuasaan.

Menurutnya, Pasal 16 b merupakan "Pasal Dewa" yang memiliki kuasa mutlak yang diberikan pemerintah.

"Itu enggak lazim dalam UU seperti itu. Saya pikir itu (UU HPP) UU perpajakan terburuk yang pernah saya lihat dalam sejarah republik, bahkan juga di dunia, ada pasal yang seprtti itu. Semua serba tidak diberikan kepastian,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya