Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang/Net
Akibat pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, atas carut marutnya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha yang dia terima laporannya masih belum terselesaikan.
Karena itu, dia menyarankan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.
"Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi," ujar Junimart kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/10)
Politisi PDI Perjuangan itu melihat realita kian maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama dengan para mafia tanah.
Hal itu menurut Junimart, hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.
"Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,†tegasnya.
Junimart menyatakan, jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas dengan mencopot jabatan Sofyan Djalil.
"Jadi jika tidak bersedia mundur, lebih baik Presiden Jokowi mencopot Sofyan Djalil. Karena hasil temuan kami di Komisi II ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, menemukan pemberian HGU dan dan hak tanah lainnya kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat," demikian Junimart.
