Berita

Begawan Ekonomi Rizal Ramli/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Kebijakan Pemerintah Bikin Kaya Oligarki tapi Rakyat Dipajakin Terus

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 19:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pemerintah diprotes banyak kalangan, terutama terkait pemindahan ibukota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai menghabiskan uang negara dalam jumlah besar. Tudingan itu muncul sebab pendanaannya saat ini dibolehkan menggunakan APBN.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah dibiarkan didukung, disponsori oleh oligarki lewat kebijakan-kebijakan ngawurnya. Padahal kata Rizal Ramli, kebijakan pemerintahan saat ini tidak memiliki dampak atau manfaat untuk rakyat kecil terutama dalam dua kebijakan dua megaproyek tersebut.

“Kebijakannya itu bikin kaya oligarki, aseng sama aseng yang besar-besar. Misalnya, menghapuskan royalti pajak, kasih tax holiday 20 tahun, kasih kemudahan ini itu tapi untuk rakyat dia pajakin terus,” tegas Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).


Dalam pengamatan Rizal Ramil, saat ini rakyat dibebankan dengan tarif listrik yang meningkat setiap saat, tabung gas  dihilangkan, dan ke depan sembako, pendidikan akan dikenakan pajak sebanyak 11 persen bahkan akan meningkat sebesar 12 persen.

"Jadi, pemerintah ini ngabdi sama oligarki, yang besar-besar, rakyat dia tindas seperlunya saja. Bansos aja ada ditilep pula, sama yang kuasa. Jadi, dengan pengelolaan keuangan seperti ini ya, makin lama bukan mangkin baik tapi justru makin tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut dalam pandangan tak kasat mata biasa saja, soal pengelolaan keuangan negara. Namun, kasat matanya Bank Indonesia ditekan untuk membeli surat utang negara.

"Memang kelihatannya biasa-biasa saja karena Bank Indonesia dipaksa untuk beli surat utang negara. Utang itu dimonetisasikan, dash monitetaion. Tapi satu titik itu pasti akan punya dampak enggak mungkin rnggak ada dampaknya,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya